Global Climate Strike Bandung 2025 Gaungkan 'Urundaya Iklim', Warga Bersatu Menuntut Keadilan Iklim

Bandung 2025 Gaungkan \'Urundaya Iklim\', Warga Bandung Bersatu Menuntut Keadilan Iklim
Pegiat lingkungan membentangkan plakat tulisan saat aksi krisis iklim di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Minggu (16/11). Aksi krisis iklim tersebut merupakan bagian dari gelombang mobilisasi global yang merespon COP30 di Brasil serta menuntut agar Pemerintah Kota Bandung menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan. Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

2. Penegakan Hukum Lingkungan yang Tegas

Para aktivis menilai hukum lingkungan masih lemah dan tidak memberikan efek jera bagi korporasi yang merusak lingkungan.

3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Pengesahan RUU Masyarakat Adat

Massa menekankan bahwa masyarakat adat adalah penjaga ruang hidup yang selama ini terancam akibat pembangunan.

4. Transisi Energi Berkeadilan

Mereka menolak proyek-proyek “energi hijau palsu” yang justru merampas ruang hidup warga, termasuk eksplorasi panas bumi (geothermal) di Kamojang, Sumedang, serta mengingatkan ancaman pada empat Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) lain: Gunung Tampomas, Gede Pangrango, Papandayan, dan Kuningan.

Baca Juga:182 Ribu Warga Kabupaten Bandung Bermain Judi Online, Diskominfo Siapkan Langkah PenangananBandung Darurat Sampah, Relawan Gen Z Konsisten Bersihkan Sungai Ciroyom

Selain tuntutan nasional dan global, aksi ini juga menyoroti persoalan krisis ekologis lokal Bandung seperti darurat sampah, hilangnya RTH, dan krisis air bersih.

Mereka menuntut pemerintah menghentikan alih fungsi ruang hijau, memperbaiki tata kelola sampah, serta membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang berbasis pada pemulihan ekosistem, bukan sekadar wacana.

Gerakan ini juga menekankan bahwa perempuan dan kelompok rentan adalah pihak paling terdampak krisis iklim, sehingga kebijakan penanganan iklim harus berperspektif gender.

Selain itu, massa menyatakan solidaritas kepada masyarakat yang tertindas akibat perang dan kolonialisme seperti Palestina dan Sudan, karena keadilan iklim dianggap tidak dapat dipisahkan dari keadilan kemanusiaan global.

Farrel menyebut bahwa COP30 masih memperlihatkan kecenderungan solusi yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Kita melihat pemerintah dunia hanya menawarkan solusi semu. Bahkan lokasi COP30 sendiri mengorbankan lahan masyarakat adat. Ada represi yang terjadi,” katanya.

“Komitmen Indonesia pun tidak jelas. Apalagi perwakilan kita di COP30 adalah adik Presiden Prabowo yang juga pengusaha di sektor energi. Jadi seperti omong kosong—ini malah oligarki yang mengatur masa depan transisi energi.” paparnya

Baca Juga:Mengintip Pameran Visual Antara di Museum Kota BandungInilah 15 Jalan yang Sering Disasar Operasi Zebra 2025 di Kota Bandung

Farrel menegaskan bahwa perubahan iklim di Bandung bukan isu abstrak, melainkan realitas yang sudah terasa.

“Suhu Bandung meningkat dari tahun 80-an. Mungkin hanya 0 koma sekian derajat, tapi itu berdampak besar. Kalau naik 2 derajat saja, satwa bisa hilang dan air bersih semakin langka,” ujarnya.

0 Komentar