JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Banjar kembali menghadapi gelombang kritik tajam terkait arah kebijakan anggarannya. Di tengah buruknya layanan kebersihan dan pemadam kebakaran, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau RAPBD-P Tahun Anggaran 2026 justru mengalokasikan Rp1,3 miliar untuk pengadaan dua unit mobil dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.
Kebijakan itu dinilai tidak hanya salah prioritas, tetapi juga menunjukkan hilangnya kepekaan pemerintah terhadap penderitaan warga yang setiap hari berhadapan dengan sampah menumpuk, air lindi berbau busuk, dan ancaman kebakaran yang sulit ditangani akibat armada tua.
Aktivis sekaligus pemerhati sosial dan pemerintahan Kota Banjar, Irwan Herwanto, menegaskan bahwa alasan teknis yang disampaikan Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, soal kendaraan operasional lama keluaran 2009 yang kerap mogok tidak cukup kuat untuk membenarkan pembelian mobil dinas baru. Menurut Irwan, pemerintah daerah seolah kehilangan empati publik dan ketajaman sense of crisis.
Baca Juga:Tanpa Inez di Championship, Penabur Cirebon Temukan Senjata Baru Jelang Final DBL West JavaSempat Terancam Comeback, Fivers Singkirkan Trimulia dan Tembus Final DBL West Java
Ia menilai pejabat lebih sigap memanjakan fasilitas pribadi ketimbang menyelamatkan layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan keselamatan warga.
“Ketika nyawa dan kenyamanan masyarakat dipertaruhkan, pemerintah daerah justru dinilai lebih sigap memanjakan fasilitas pejabat ketimbang menyelamatkan layanan kebersihan dan pemadam kebakaran,” cetus Irwan, Selasa (29/9/2026).
Kritik itu bukan tanpa dasar. Armada dan kontainer sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar dilaporkan rusak parah. Air lindi berbau busuk meluber ke jalanan setiap kali sampah diangkut.
Kondisi ini merampas hak warga atas lingkungan yang sehat dan menciptakan krisis ekologis yang nyaris dibiarkan. Situasi makin mencemaskan karena armada Pemadam Kebakaran Kota Banjar juga kerap kehabisan napas dan mogok saat hendak menjinakkan si jago merah.
Keterlambatan penanganan akibat kendaraan yang renta bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan pertaruhan langsung atas harta benda dan nyawa warga. Dalam konteks itu, pembelian mobil dinas seharga Rp1,3 miliar menjadi simbol ketidakpekaan yang telanjang.
Irwan juga menyoroti borok tata kelola keuangan daerah di balik rencana pengadaan mobil dinas tersebut. Menurutnya, belanja modal konsumtif sebesar Rp1,3 miliar dipaksakan meluncur saat struktur APBD Kota Banjar mengalami defisit hingga Rp4,60 miliar.