JABAR EKSPRES – Ekonomi Jabar pada Triwulan III 2025 berhasil tumbuh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menguraikan sejumlah kiatnya dalam mendongkrak pertumbuhan itu.
Sebagaimana publikasi terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan III-2025 ada di angka 5,20 persen secara y-on-y. Angka itu sekaligus menunjukkan posisi kelima di Indonesia.
Capaian itu juga lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang hanya di 5,04 persen. Kalau ditaksir, Jabar berkontribusi 12,73 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga:Larangan Impor Pakaian Bekas Matikan Pelaku Usaha Thrifting, Hipmi: Harus Diiringi Kemandirian IndustriDemi Gaet Investor Frontier, Indonesia Tawarkan Reformasi Fiskal dan Dua Hal Ini!
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus menuturkan, ada sejumlah kebijakan pemerintah provinsi dan daerah yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jabar tersebut.
Misalnya dari upaya mendongkrak mobilitas masyarakat. “Termasuk produksi padi dan investasi yang positif,” jelasnya beberapa hari lalu.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi itu juga angin segar bagi pemerintah daerah. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dalam memerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pro ekonomi.
Diantaranya sudah membangun 666 kilometer jalan yang dibiayai dari pajak kendaraan. Itu untuk mendukung mobilitas masyarakat. “Mobilitas masyarakat bisa mendorong tumbuhnya perekonomian,” katanya, Sabtu (8/11).
Pria yang akrab disapa KDM itu juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi. “Kalau jalannya cepat rusak, maka akibatnya adalah pembangunan balik lagi ke jalan, balik lagi ke jalan. Sehingga, kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan,” cetusnya.
Kebijakan belanja infrastruktur yang besar ini diimbangi pihaknya dengan melakukan transparansi APBD sejak awal menjabat. Caranya dengan melaporkan kondisi kas daerah setiap hari di akun sosial media.
KDM juga sempat membentuk satgas anti premanisme. Itu untuk menjaga kondusifitas iklim investasi dan industri. (son)