Padahal, lanjutnya, pelibatan berbagai unsur, termasuk pers dan budayawan, menjadi bagian penting dari proses pentahéliks dalam penyusunan kebijakan publik.
Wahyudin menegaskan, kritik yang disampaikan Walhi bukanlah bentuk penolakan atau sikap emosional, melainkan bentuk pengawasan publik agar kebijakan yang dibuat tidak menyimpang dari kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan.
“Selama 40 tahun Walhi berdiri, kami tidak pernah dibiayai pemerintah. Jadi, tudingan bahwa kami kritis karena tidak kebagian ‘proyek’ itu keliru. Kritik kami justru agar kebijakan yang dibuat berpihak dan bermanfaat,” tegasnya.
Baca Juga:Kritik Program PSEL, Walhi Sebut Bukan Solusi Pemulihan Sumber Daya BerkelanjutanWalhi Jabar Desak Pemkot Hentikan Pembakaran Sampah di Bandung Raya
Menurutnya, publikasi hasil kajian Walhi di media sosial dan situs resmi juga dimaksudkan untuk memperluas akses informasi.
“Data itu pengetahuan. Kami publikasikan agar bisa digunakan untuk advokasi, pemberdayaan, maupun edukasi masyarakat,” kata Wahyudin menutup. (Mong)