JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk menurunkan angka pengangguran terbuka (TPT) yang saat ini masih berada di kisaran 7,4 persen. Angka tersebut menunjukkan masih tingginya jumlah masyarakat usia produktif, khususnya lulusan SMA dan SMK, yang belum terserap di pasar kerja.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengungkapkan bahwa penyebab utama tingginya tingkat pengangguran di Kota Bandung bukan semata karena minimnya lapangan pekerjaan, melainkan karena adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.
Fenomena ini dikenal sebagai mismatch, di mana kemampuan yang dimiliki para pencari kerja tidak sepenuhnya selaras dengan standar dan keterampilan yang dibutuhkan dunia usaha.
Baca Juga:Korban Ledakan SMAN 72 Kelapa Gading Meningkat Jadi 54 Orang, Kapolda Metro Jaya Turun TanganPanik di Masjid Sekolah, Ledakan di SMA 72 Kelapa Gading Lukai Dua Orang
“Tenaga kerja yang dibutuhkan dan kualitasnya sering kali tidak sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia. Nah, ini yang harus kita jembatani. Tugas pemerintah adalah menjembatani hal itu,” ujar Farhan, Jumat (7/11/2025)
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi yang kuat antara lembaga pendidikan, dunia usaha, serta sektor industri agar pelatihan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar relevan dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Saya menunggu kebijakan dari Pak Gubernur untuk arah kebijakan ketenagakerjaan di tingkat provinsi. Tapi apa pun latar belakang pendidikannya, kita harus sediakan lapangan kerja. Itu tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Farhan menambahkan, Pemkot Bandung saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap target penurunan angka pengangguran dengan mengedepankan pendekatan berbasis pelatihan vokasi.
Sejumlah perangkat daerah mulai digerakkan untuk merancang dan memperbanyak kegiatan pelatihan keterampilan, terutama di bidang yang memiliki prospek tinggi di dunia kerja.
“Tingkat pengangguran kita memang masih cukup tinggi, yakni 7,4 persen. Target penurunannya sedang kita hitung ulang, tapi arahnya sudah jelas, angka itu harus turun. Karena itu, saya ingin setiap dinas yang memiliki kewenangan dan kemampuan dalam bidang pelatihan untuk aktif menyelenggarakan pelatihan sebanyak mungkin,” tegasnya.
Lebih lanjut, Farhan menilai bahwa sektor pendidikan tetap menjadi ujung tombak dalam upaya mencetak tenaga kerja yang siap pakai. Namun, ia menegaskan bahwa tanggung jawab menciptakan SDM yang kompetitif tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan semata.