JABAR EKSPRES – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyoriti dampak turunnya tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap China yang bisa berpengaruh pada Indonesia.
Melansir dari ANTARA, Jumat (31/10) Faisal mengatakan penurunan tarif AS terhadap China dari 57 persen ke 47 persen, akan menambah persaingan negara-negara produsen selain Negeri Tirai Bambu.
“Termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, negara-negara peer countries di Asia Tenggara yang sekarang itu (dikenakan tarif AS) di kisaran 19-20 persen,” kata Faisal.
Baca Juga:Menuju Efisiensi, BP BUMN Tegaskan Perampingan Jumlah BUMN akan Tetap Dilakukan Wakil Wali Kota Bandung Erwin Kena OTT, Kejari: Tunggu Rilisnya Jam 7 Malam!
Faisal menilai, meskipun tarif yang dikenakan AS terhadap China masih dua kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, Tiongkok masih memiliki posisi tawar yang tinggi sebagai salah satu negara produsen terbesar di dunia.
“Walaupun masih dua kali lipatnya, tapi China dengan kondisi sekarang masih punya bargaining power yang kuat dari sisi compertitiveness produknya, karena dari tarif dasar, dari China (masih) sangat murah,” ujarnya.
“Jadi artinya, walaupun dikenakan tarif resiprokal 47 persen dan yang lain mungkin kisaran 19-20 persen sangat mungkin produk China di harga end-user atau end-consumer-nya Amerika bisa jadi tetap bisa lebih murah atau paling tidak bersaing,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira Adhinegara menilai dengan meredanya tensi antara AS dengan China bisa membuat Indonesia kehilangan prospek relokasi dari China.
“Pun selama ini dengan tarif yang tinggi kan beberapa perusahaan relokasinya dari China ke Vietnam, Malaysia, Thailand, Kamboja. Jadi Indonesia harus cepat simak momentum sebelum tarif produk Amerika dan China ini semakin menurun,” kata Bhima.
Tidak hanya itu, menurutnya penting juga bagi Indonesia untuk perkuat posisi tawarnya kepada AS dalam proses negosiasi tarif yang tidak kunjung final.
“Soal negaosiasi tarif 19 persen ini masih banyak hal yang harus didetilkan dan dibahas. Jadi posisinya sebenarnya masih banyak yang wait and see, (termasuk) investor, eksportir dan importir itu masih banyak yang wait and see. Termasuk apakah Indonesia jadi menghapus TKDN, kemudia kuota impor, itu pun masih menjadi banyak pertanyaan,” kata Bhima.