Namun, lanjut dia, proses itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala di lapangan yang membuat proses penyerahan ijazah berjalan lambat. “Kendalanya tentu tidak bisa tepuk sebelah tangan. Artinya, ketika kami mengundang siswa ke sekolah, harus ada juga kemauan dari siswa untuk datang. Banyak siswa kami yang belum punya waktu ke sekolah, jadi ijazah itu bukan ditahan atau tertahan, tapi memang yang bersangkutan belum datang mengambil,” tuturnya menjelaskan.
Daerah lainnya, seperti di Kota Banjar pembebasan ijazah bagi siswa yang menunggak SPP justru menuai polemik berkepanjangan. Kebijakan yang awalnya dianggap solutif itu kini dinilai berbalik arah menjadi bumerang yang mencekik leher sekolah swasta, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Janji pemerintah untuk menanggung tunggakan tersebut hingga kini masih menjadi angan-angan, meninggalkan luka finansial yang dalam bagi institusi pendidikan swasta. Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (FKKSMKS) Kota Banjar, Asep Suharto, secara tegas menyoroti ketidakbijaksanaan kebijakan ini.
Baca Juga:Kebijakan Tak Matang KDM Rugikan Sekolah Swasta, BPMU hingga Dana Tebus Ijazah Omong Kosong Belaka!Masalah Ijazah di Cimahi, Sekolah Swasta Akui Bukan Penahanan tapi Siswa Belum Datang Ambil Dokumen
Ia meminta Gubernur Dedi Mulyadi untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak luas. Menurutnya, kebijakan yang terkesan populis ini justru mengabaikan keberlangsungan hidup sekolah swasta dan hak-hak para pendidik di dalamnya.
“Semoga gubernur Jabar Dedi Mulyadi lebih bijak lagi dalam mengambil kebijakan. Terutama terhadap SMK Swasta di Jabar agar tetap terjaga keberlangsungan hidupnya. Karena hal ini juga menyangkut hajat hidup guru-guru yang mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas Asep Suharto, pada Senin (27/10/2025).
Asep menjelaskan, antusiasme awal sekolah swasta di Kota Banjar sangat tinggi ketika kebijakan penggantian tunggakan ini digulirkan. Sebanyak 12 sekolah yang terhimpun dalam FKKSMKS Kota Banjar, dengan total kurang lebih 1.500 siswa, bersiap dengan menghimpun data tunggakan secara detail dan akurat. Proses yang penuh harapan ini akhirnya berujung pada kekecewaan.
Setelah data terhimpun dan bahkan sempat dibahas dalam beberapa pertemuan dengan FKKSMKS tingkat Jawa Barat, janji pemerintah justru menguap. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikatakan membelokkan masalah dengan berdalih bahwa bantuan telah diberikan melalui mekanisme Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Alhasil, anggaran untuk membayar tunggakan siswa yang dijanjikan sama sekali tidak direalisasikan. “Sehingga untuk pembayaran tunggakan siswa justru tidak ada,” ucap Asep dengan nada kecewa.