JABAR EKSPRES – Di tengah upaya membenahi tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan arah kepemimpinannya bersih, tegas, dan terbuka terhadap pengawasan publik.
Ia ingin memastikan tak ada ruang bagi praktik penyimpangan di lingkup birokrasi yang ia pimpin.
Sejak awal menjabat, Jeje tampak ingin menanamkan kembali nilai-nilai integritas di tubuh pemerintahan. Baginya, membangun daerah tidak hanya soal proyek fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menegakkan kejujuran, disiplin, dan rasa tanggung jawab di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga:Dorong Reformasi ASN, BKN dan Pemprov Jabar-Banten Targetkan Manajemen Talenta Berbasis Merit Mulai 2026Dukung Gerakan Poe Ibu, Jeje Minta ASN Bandung Barat Berdonasi Rp1.000 per Hari
“Saya mendukung elemen masyarakat apabila menemukan hal janggal di Bandung Barat. Semua laporan akan segera kami tindaklanjuti,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Jeje, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak bisa dibangun dalam semalam. Karena itu, ia berupaya menanamkan pola kerja berbasis transparansi.
Selain itu dirinya juga membuka ruang dialog dengan masyarakat, tokoh daerah, dan lembaga pengawasan untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai aturan.
“Pemerintah tidak boleh menutup diri. Saya membuka ruang untuk siapa pun yang peduli terhadap Bandung Barat. Jika ada penyimpangan, kita akan tangani bersama,” katanya.
Langkah itu diiringi dengan upaya memperkuat fungsi Inspektorat agar lebih aktif melakukan audit internal dan pemantauan terhadap kinerja perangkat daerah. Bagi Jeje, pengawasan internal adalah “rem” yang harus selalu berfungsi agar birokrasi tidak melenceng dari rel aturan.
Ia juga menegaskan akan melibatkan aparat penegak hukum bila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Saya akan berkoordinasi dengan Polres dan Kejaksaan untuk mengusut semua dugaan penyimpangan. Tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.
Baca Juga:Rereongan Sapoe Sarebu Siap Diterapkan di Cimahi, Ngatiyana: Kita Mulai dari ASN Dulu60 Pejabat ASN Kota Banjar akan Dirotasi, Pelantikan Digelar Pekan Depan
Jeje menilai, penegakan disiplin dan hukum di lingkungan ASN harus dijalankan tanpa pandang bulu. Ia tidak segan melakukan evaluasi terhadap pejabat yang terbukti melanggar, baik di level bawah maupun pimpinan tinggi pratama.
“Jika terbukti, akan segera dilakukan evaluasi bahkan penggantian, baik itu di level kasi, kabid, sekdis, kabag, kepala dinas, kepala badan, para asisten, staf ahli, hingga sekda,” ujarnya.