Ia menambahkan, ketegasan seperti itu penting agar setiap aparatur memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri.
“Saya tidak mentolerir tindakan melawan hukum di pemerintahan. Semua harus berjalan sesuai aturan,” katanya.
Selain penegakan aturan, Jeje juga mendorong lahirnya budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.
Baca Juga:Dorong Reformasi ASN, BKN dan Pemprov Jabar-Banten Targetkan Manajemen Talenta Berbasis Merit Mulai 2026Dukung Gerakan Poe Ibu, Jeje Minta ASN Bandung Barat Berdonasi Rp1.000 per Hari
“Saya ingin birokrasi Bandung Barat hadir di tengah masyarakat bukan sebagai penguasa, melainkan pelayan yang responsif dan solutif terhadap kebutuhan warga,” tambahnya.
Kepemimpinan Jeje hadir di tengah situasi Bandung Barat yang tengah berupaya bangkit dari berbagai persoalan internal dan eksternal. Dinamika politik, beban administratif, dan tuntutan pembangunan yang tinggi menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah muda itu.
Namun di mata Jeje, tantangan tersebut justru menjadi momentum untuk berbenah. Ia ingin membangun pemerintahan yang berjalan berdasarkan sistem, bukan figur yang berpijak pada prinsip keadilan dan keterbukaan, bukan kedekatan atau kepentingan kelompok.
“Semua ASN harus paham bahwa masyarakat menaruh harapan besar kepada kita. Pemerintah daerah harus jadi teladan dalam hal kejujuran dan tanggung jawab,” tuturnya.
Langkah-langkah yang diambil sejauh ini, lanjut dia, menunjukkan arah baru bagi birokrasi Bandung Barat memperkuat integritas, menegakkan aturan, dan mengembalikan kepercayaan publik. Baginya, perubahan tidak datang dari retorika, melainkan dari konsistensi.
Karena itu, Jeje berkomitmen menjadikan Bandung Barat bukan hanya maju dalam pembangunan fisik, tapi juga kokoh dalam nilai-nilai moral dan pemerintahan yang bersih.
“Membangun Bandung Barat bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menegakkan aturan,” tandasnya. (Diskominfotik KBB)