Ia menambahkan, salah satu opsi yang sedang dikaji adalah skematisasi kolaboratif, di mana pelaksanaan program KBS dapat disinergikan dengan kader lingkungan, petugas kewilayahan, relawan masyarakat, hingga unsur RT dan RW.
Dengan begitu, tanggung jawab pembinaan lingkungan bisa dibagi secara merata tanpa menambah beban besar pada APBD.
Dorongan untuk memperkuat program KBS muncul di tengah situasi darurat pengelolaan sampah yang dihadapi Kota Bandung. Sejak diterapkannya kebijakan pembatasan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti, kuota angkutan sampah dari Bandung ke tempat pembuangan akhir itu menurun drastis. Akibatnya, volume sampah yang menumpuk di sejumlah TPS dan kawasan permukiman meningkat tajam.
Baca Juga:KBB Dapat Kelonggaran Kuota, 700 Ton Sampah di TPS Mulai Diangkut ke SarimuktiRespons Sikap Pemprov Soal Sampah Pasar Caringin, Walhi Jabar Sorot Tanggung Jawab Pengelola
DLH mencatat, dengan pembatasan kuota ke TPA, sekitar kurang lebih 400 ton sampah per hari berpotensi tidak terangkut sepenuhnya. Kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah kota untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah di hulu, yakni di rumah tangga dan lingkungan RW. (Dam)