JABAR EKSPRES — Pembangunan Flyover Nurtanio yang sempat terhenti sejak akhir 2024 kini kembali digarap. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyambut kelanjutan proyek strategis ini dengan optimisme, mengingat keberadaannya dinilai krusial untuk mengurangi kemacetan di kawasan padat lalu lintas.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menyebut flyover tersebut menjadi solusi penting bagi masalah kemacetan yang selama ini dipicu oleh banyaknya perlintasan sebidang di Kota Bandung.
“Alhamdulillah, Flyover Nurtanio sudah kembali dilanjutkan. Ini bagian dari upaya mengurai kemacetan akibat perlintasan sebidang,” ujar Erwin di Balai Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).
Baca Juga:Macet Tak Kunjung Usai, Pemkot Bandung Siapkan Langkah Terpadu atasi Titik KritisPemkab Bandung Bangun Jembatan Cijeruk, Perkuat Infrastruktur dan Alternatif Kurangi Kemacetan
Ia menambahkan, terdapat 11 titik perlintasan sebidang yang harus segera ditangani, termasuk kawasan Panyileukan yang kerap menjadi titik kemacetan parah.
Meski begitu, Erwin menegaskan Pemkot Bandung tidak memiliki kapasitas anggaran maupun kewenangan penuh untuk membangun infrastruktur berskala besar. Karena itu, pihaknya berharap dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Pemkot tidak bisa sendirian membangun proyek besar seperti flyover atau underpass, apalagi jika melibatkan lahan milik negara. Perlu ada kebijakan gubernur untuk mendorong langsung ke Kementerian PUPR,” jelasnya.
Selain flyover, Pemkot Bandung juga menyiapkan lahan untuk proyek strategis lain seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).
Namun, menurut Erwin, pembangunan fisik saja belum cukup. Evaluasi terhadap pengaturan lalu lintas tetap diperlukan, mengingat banyak warga yang mengeluhkan pembatas jalan di beberapa lokasi di Kota Bandung.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot juga mempertimbangkan pembangunan parkir vertikal untuk mengurangi kepadatan kendaraan. Meski demikian, realisasi kebijakan ini membutuhkan waktu dan sinergi lintas lembaga.
“Rekayasa lalu lintas harus melibatkan kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah provinsi. Jika flyover di perlintasan sebidang bisa dibangun, Insyaallah kemacetan di Bandung bisa lebih teratasi,” tutup Erwin. (Dam)