JABAR EKSPRES – Pemerhati Transportasi, Muhamad Akbar menilai, kondisi transportasi publik saat ini semakin suram, salah satunya terjadi di daerah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, situasi ini terlihat nyata di sejumlah kota besar. Seperti Kota dan Kabupaten Bandung, jumlah transportasi publik seperti angkot terus menyusut dan sebagian besar armadanya sudah berusia tua serta tidak layak jalan.
“Persoalan angkutan umum di Indonesia tidak hanya berhenti pada soal armada tua atau layanan yang merosot, melainkan berakar pada kebijakan dan tata kelola transportasi yang lemah,” katanya, Jumat (26/9).
Baca Juga:Sopir Angkot Bandung Jadi Agen Informasi JKN, Dukung Program New REHAB 2.0 Bandung Tertinggal dari Jakarta: Angkot Pintar Solusi atau sekadar Wacana?
Akbar menyampaikan, sampai sekarang menurutnya pembangunan transportasi publik masih sangat berpusat di Jakarta saja.
Proyek-proyek megah seperti MRT, LRT, hingga Kereta Cepat menelan triliunan rupiah, namun ujar Akbar, manfaatnya terutama dirasakan masyarakat di Jabodetabek.
“Sementara itu, kota-kota lain hanya menjadi penonton, padahal kebutuhan mobilitas mereka tidak kalah mendesak,” ujarnya.
“Jakarta tentu berhak mendapatkan layanan modern, tetapi negara juga berkewajiban memastikan kota-kota di luar ibu kota tidak dibiarkan bertahan dengan angkutan umum seadanya,” lanjut Akbar.
Menurutnya, sejak otonomi daerah berlaku, urusan transportasi perkotaan menjadi kewenangan pemerintah daerah masing-masing.
Akan tetapi, tambah Akbar, banyak daerah tidak mampu secara fiskal atau justru tidak menaruh perhatian, sehingga anggaran lebih banyak diarahkan ke proyek fisik yang mudah terlihat.
“Sementara subsidi bagi angkutan umum kerap diabaikan. Ego sektoral, birokrasi berbelit, hingga praktik pungutan liar memperburuk keadaan,” ucapnya.
Baca Juga:Rendahnya Keberpihakan Pemerintah Membenahi Transportasi Umum, Pengamat Pertanyakan Janji Presiden Kemenhub : Kebijakan Transportasi Online Dipastikan Adil-Berkelanjutan
Di sisi lain, kata dia, peran Kementerian Perhubungan pun sering tidak ditindaklanjuti dengan konsisten.
“Regulasi dibuat, program diluncurkan, tetapi keberhasilannya sepenuhnya bergantung pada komitmen daerah,” bebernya.
Oleh sebab itu, melihat potret transportasi publik yang kian terpuruk, ia menyebut Kementerian Perhubungan dalam hal ini tidak bisa hanya bersikap pasif.
“Kementerian perlu hadir secara aktif mendampingi daerah, baik secara teknis, operasional, maupun administratif. Agar program, seperti Buy the Service (BTS) benar-benar berjalan lancar dan berkelanjutan,” pungkasnya. (Bas)