JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung akan menggelar rapat khusus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di beberapa daerah Jawa Barat baik itu di Sukabumi, Garut dan yang terbaru di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah siswa mencapai 842.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan rapat evaluasi tersebut akan melibatkan berbagai unsur mulai dari Forkopimda, Badan Gizi Nasional (BGN), pengelola dapur MBG, hingga para ahli gizi dan akuntan.
Baca Juga:Pemerintah Tetapkan KLB Usai Korban Keracunan MBG di Cipongkor-Cihampelas Mencapai 1.315 OrangUpdate Keracunan MBG di Bandung Barat: Korban Tembus 1.333 Siswa dalam Empat Hari!
Menurutnya, pembahasan menyeluruh diperlukan agar kasus serupa tidak terjadi di Kabupaten Bandung.
“Kasus keracunan akibat menu MBG akan menjadi pembahasan khusus. Sebab, keracunan tidak hanya disebabkan satu faktor saja. Jadi, kami perlu membahas dan mempelajarinya lebih mendalam,” ujar Dadang usai acara penyerahan petikan Keputusan Bupati Bandung tentang Pengangkatan PPPK Tahap II Formasi Tahun 2024 serta Pengambilan Sumpah dan Janji ASN di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kamis (25/9/2025).
Ia menegaskan, Pemkab Bandung tidak ingin lengah dalam menjalankan program tersebut.
“Kami akan undang semua pihak untuk membahas dan menganalisis agar kejadian di daerah lain tidak terulang di Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Diketahui, jika program MBG merupakan program pemerintah pusat yang bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi siswa di tingkat PAUD, SD, SMP, dan PKBM. Di Kabupaten Bandung, jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai 1,2 juta anak.
Dengan jumlah penerima yang besar, Dadang menekankan perlunya pengawasan ketat. Ia berharap tujuan utama program, yakni meningkatkan gizi anak, benar-benar tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan.