JABAR EKSPRES – Korban keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, hingga Kamis (25/9), tercatat 1.315 orang.
Mayoritas korban adalah pelajar mulai dari SD hingga SMA/SMK yang mendapatkan jatah makan gratis dari program pemerintah tersebut.
Lonjakan Korban dari Dua Gelombang Kejadian
Data dari Posko Cipongkor dan Posko Cihampelas menunjukkan, gelombang pertama keracunan terjadi pada Senin (22/9) hingga Selasa (23/9) dengan total 393 korban.
Baca Juga:Cepat Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp100.000 dari Link DANA Kaget Hari iniSkyward Project Hadir di Bandung: Theme Park Tematik Pertama yang Angkat Kearifan Lokal Pasir Kaliki
Cihampelas: 192 orang (176 siswa SMKN 1 Cihampelas, 7 siswa MA Al Mukhtariyah, 8 siswa MTS Al Mukhtariyah, dan 1 siswa SDN 1 Cihampelas).
Cipongkor: 201 orang dari Desa Neglasari, Desa Citalem, dan Desa Cijambu.
Belum tuntas penanganan gelombang pertama, pada Rabu (24/9) kasus serupa kembali muncul dengan menu MBG yang berbeda dari sebelumnya.
Hingga Kamis siang, jumlah korban di gelombang kedua mencapai 730 orang.
Jika digabung, total korban keracunan MBG di Cipongkor dan Cihampelas sudah menyentuh 1.315 orang.
Status Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
Pantauan di posko Cipongkor menunjukkan masih ada korban yang dirawat akibat gejala mual, pusing, hingga sesak napas.
Program Makan Bergizi Gratis yang digagas sejak Januari 2025 memang tak lepas dari kritik.
Mulai dari temuan menu yang dianggap tak sesuai gizi, makanan basi, hingga masuknya benda asing ke dalam lauk, kini diperparah dengan kasus keracunan massal.
Baca Juga:Xiaomi 17 Pro Disebut Lebih Canggih dari iPhone 17! Ini Dia SpesifikasinyaMotor SUV Kebanggaan New Honda ADV160 Siap Jadi Magnet Utama di IMOS 2025
Banyak pihak pun mendesak agar pemerintah segera menghentikan sementara program ini untuk evaluasi menyeluruh.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengaku belum bisa mengambil langkah lebih jauh.
Ia menegaskan masih menunggu instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saya ikut arahan Presiden, tidak berani mendahului,” ujar Dadan di Jakarta, Rabu (24/9).
Dadan juga menyampaikan belum ada kepastian kapan pembahasan evaluasi MBG akan dilakukan bersama Presiden.