JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi, menanggapi persoalan kenaikan penghasilan tunjangan bagi pimpinan dan anggota dewan yang baru-baru ini ditandatangani oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail.
Mahdi, mengklaim bahwa anggota legislatif keberatan dengan Keputusan Bupati (Kepbup) Bandung Barat yang diteken pada tanggal 1 September 2025 tersebut.
“Keputusan yang menetapkan kenaikan tunjangan ini tidak sesuai dengan harapan dan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” kata Mahdi saat dikonfirmasi, Selasa (23/9/2025).
Baca Juga:Nikmati Pemandangan Gunung Tangkuban Perahu Lewat “Mountain Gateway Package” dari ibis Bandung PasteurLewat “A Legacy of Love”, Sun Life Indonesia Gelar Bright Talk Spesial
Mahdi secara tegas sepakat mendukung keputusan Bupati Bandung Barat membatalkan Kepbup terbaru terkait tunjangan anggota DPRD tersebut.
Diketahui, salah satu kenaikan yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan meningkat sekitar Rp2.271.000 per bulan, dari sebelumnya Rp43.529.000 menjadi Rp45.800.000 per bulan.
Selain itu, tunjangan transportasi juga mengalami kenaikan signifikan, yaitu sebesar Rp5.600.000 per bulan, dari Rp17.400.000 menjadi Rp23.000.000 per bulan.
Dari dua tunjangan itu saja kenaikan mencapai Rp7.871.000 per bulan, sehingga total tunjangan anggota DPRD menjadi Rp83.500.000 dari sebelumnya Rp75.629.000.
“Kami, pimpinan dan anggota DPRD KBB sepenuhnya mendukung penuh Bupati untuk membatalkan Keputusan Bupati ini. Perlu diketahui, keputusan ini belum diberlakukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat selalu terbuka terhadap masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat demi kemaslahatan bersama.
Ia juga berharap suasana kondusif tetap terjaga agar proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar, terutama dalam mengoptimalkan visi dan misi pemerintahan Amanah.
Baca Juga:PGN Ajak Jurnalis Naik Taksi BBG dalam Roadshow AJP 2025 Teritori JatimbalinusKapolresta Bandung Resmi Jadi Dewan Penasehat dan Bapak Angkat Komunitas Ojol Samawana Jabar
“Kami mohon maaf jika ada hal-hal dalam proses ini yang kurang berkenan bagi masyarakat,” pungkas Mahdi.
Di sisi lain, kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat terus menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Mereka menilai besaran tunjangan yang diterima dewan tidak sebanding dengan alokasi anggaran yang diberikan untuk perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, fasilitas kesehatan, maupun sarana pengelolaan sampah.
Situasi ini membuat DPRD terkesan menikmati berbagai tunjangan dalam kondisi masyarakat masih menghadapi kesulitan seperti jalan rusak, sekolah yang nyaris roboh, serta minimnya fasilitas pendukung pengolahan sampah.