JABAR EKSPRES – Memasuki kuartal ke-4, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat cenderung belum begitu optimal. Jika ditelusuri lebih lanjut, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki penyerapan anggaran di bawah 50 persen.
Berdasarkan informasi yang didapat dari sumber terpercaya, per 19 Sepetember 2025 terdapat 4 OPD yang penyerapan anggarannya masih masuk ke dalam kategori sangat rendah atau kritis. Bahkan jauh dari target yang telah ditetapkan.
Menurut data tersebut, realiasi belanja pembangunan fisik pada 18 OPD yang ada di lingkungan Pemprov Jabar rata-rata masih di bawah 60 persen. Namun secara keseluruhan belum mencapai target.
Baca Juga:Kemendag Dapat Tambahan Anggaran Rp586 Miliar, Genjot Program Perluasan Pasar hingga UMKM Bisa Ekspor Batalkan Kenaikan Tunjangan DPRD, Jeje Ritchie Pastikan Anggaran untuk Rakyat
Untuk realisasi fisik pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar, yang memiliki anggaran paling besar baru terserap sebesar 48,91 persen. Sedangkan target yang ditetapkan sampai akhir tahun adalah 75,24 persen. DBMPR memiliki anggaran jumbo. Nilainya setelah mendapat alokasi dari pergeseran anggaran mencapai Rp2,3 triliun.
Selain itu, untuk realiasi capaian keuangan 41,86 persen. Jumlah ini kurang dari target yang ditetapkan sebesar 55,28 persen.Jika melihat dari nilai realisasi capaian keuangan, DBMPR baru saja mencairkan anggaran sebesar Rp997 miliar. Sedangkan target capaian seharusnya Rp1,3 triliun.
Kemudian ada Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar yang memiliki alokasi anggaran setelah efesiensi dan pergeseran dengan nilai Rp880 miliar.
Akan tetapi, Dishub baru merealisasikan capaian keuangan Rp175 miliar saja. Dengan begitu, OPD ini merupakan dinas paling buruk dalam penyerapan anggaran capaian realisasi keuangannya. Sebab baru merealisasikan sebesar 19,96 persen.
Selain itu Dinas Sumber Daya Air (SDA) juga bernasib sama. Memiliki alokasi anggaran pembangunan fisik Rp482 miliar, OPD ini baru merealisasikan Rp238 miliar atau sebanyak 49,8 persen.
Realisasi fisik capaian keuangan lainnya ada pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jabar yang memiliki alokasi anggaran Rp379 miliar hanya terealisasi Rp179 miliar atau baru mencapai 47,95 persen.
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (DLH) memiliki alokasi anggaran pembangunan fisik Rp201 miliar. Namun untuk realisasi baru mencapai Rp85,4 miliar atau 42,4 persen.
Baca Juga:Dukung Kebijakan Penarikan Rp200 Triliun, Gubernur BI: Memperkuat Injeksi LikuiditasCimahi Usulkan Pegawai Non ASN Jadi PPPK Paruh Waktu, Terbentur Anggaran Daerah
Selain itu, untuk Dinas Perumahan dan Permukiman yang punya alokasi pembangunan fisik sebesar Rp226 miliar, memiliki capaian realisasi Rp109 miliar atau mencapai 48,06 persen.