JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail secara resmi membatalkan Surat Keputusan (Kepbup) Nomor 100.3.3.2/Kep.223-Setwan/2025 tentang penetapan besaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Keputusan tersebut diumumkan Jeje pada Minggu (21/9/2025), setelah melalui kajian panjang bersama perangkat daerah terkait.
Menurutnya, pembatalan kenaikan tunjangan bagi parlemen daerah ini merupakan bentuk penyesuaian dengan aspirasi masyarakat dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca Juga:Lewat “A Legacy of Love”, Sun Life Indonesia Gelar Bright Talk Spesial PGN Ajak Jurnalis Naik Taksi BBG dalam Roadshow AJP 2025 Teritori Jatimbalinus
“Mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan arahan Kemendagri untuk melakukan evaluasi terhadap kenaikan tunjangan bagi anggota dewan. Agar anggaran lebih bermuara kepada kepentingan publik, maka kenaikan tunjangan tersebut akan dibatalkan,” kata Jeje.
Jeje menjelaskan, penetapan besaran tunjangan DPRD memang menjadi agenda rutin setiap tahun. Namun, untuk tahun 2025, Pemda Bandung Barat memutuskan untuk melakukan evaluasi mendalam sebelum menetapkan kebijakan tersebut.
Ia menegaskan bahwa hingga kini kenaikan tunjangan anggota dewan belum dijalankan.
“Sampai hari ini, kenaikan tunjangan anggota dewan belum dijalankan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jeje mengatakan bahwa hasil evaluasi harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta situasi perekonomian masyarakat yang saat ini masih membutuhkan perhatian lebih.
Dalam pandangan Jeje, alokasi anggaran daerah harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa fokus penggunaan APBD ke depan akan diarahkan pada program-program prioritas yang manfaatnya lebih luas.
“Secara prinsip, saya sepakat bahwa anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Kapolresta Bandung Resmi Jadi Dewan Penasehat dan Bapak Angkat Komunitas Ojol Samawana JabarDebut Sensasional! Fakhri Rookie SMAN 1 Baleendah, Borong 22 Poin di DBL Bandung 2025
Sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas, lanjut dia, antara lain perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan kualitas pendidikan.
“Oleh karena itu, alokasi anggaran harus berfokus pada program-program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” tandasnya. (Wit)