Sementara itu, Tunjangan Transportasi juga mengalami penyesuaian, dengan Ketua DPRD menerima Rp20 juta per bulan, Wakil Ketua Rp18,5 juta, dan Anggota DPRD Rp17,5 juta.
Dengan adanya perubahan ini, jumlah tunjangan yang diterima para wakil rakyat di Cimahi pada tahun 2023 jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan tersebut sekaligus menegaskan adanya penyesuaian kebijakan anggaran daerah yang berdampak langsung pada besarnya fasilitas yang diterima oleh pimpinan maupun anggota DPRD Kota Cimahi.
Baca Juga:Renovasi SMPN 6 Cimahi Tersendat, Dinas Aset Dinilai Lambat Tindaklanjuti Pengangkutan Barang Milik PemerintahDapat Kucuran Dana Rp1,2 Miliar dari APBN, SMPN 6 Cimahi Lakukan Revitalisasi Sekolah
Selain soal tunjangan, Wahyu juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja pemerintah.
Menurutnya, DPRD Kota Cimahi menjadi salah satu pihak yang terkena dampak paling besar dari kebijakan itu.
“Sejak adanya Inpres, kita sudah memangkas atau merasionalisasi anggaran kunjungan kerja (kunker) lebih dari 50 persen. Itu pemangkasan terbesar dibandingkan OPD lain di Kota Cimahi. Bahkan, kunker pimpinan dan anggota DPRD kini harus dijadwalkan bergantian, tidak bisa dilakukan serentak,” jelasnya.
Wahyu menambahkan, efisiensi ini justru membuat kegiatan lebih efektif. Ia merasa tidak ada kendala dengan kinerja.
“Justru lebih efektif, karena anggaran terbatas maka kegiatan bisa lebih fokus,” katanya.
Terkait isu penyesuaian besaran tunjangan, Wahyu menegaskan bahwa DPRD terbuka untuk dilakukan evaluasi. Namun, ia menekankan bahwa penilaian layak atau tidaknya tunjangan tidak bisa hanya berdasarkan persepsi masyarakat.
“Kalau pun ada evaluasi, sebaiknya melibatkan lembaga independen yang melakukan appraisal berbasis kajian ilmiah. Jadi bukan sekadar asumsi atau opini, melainkan penilaian objektif,” ujar Wahyu.
Baca Juga:Perbaikan Rutilahu di Cimahi Masih jadi Prioritas, 12 Ribu Unit Masih Menunggu Sentuhan ProgramKetua DPRD Cimahi: Tunjangan Tetap, Anggaran Kunjungan Kerja Dipangkas!
Wahyu juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, LSM, maupun ormas yang ikut mengawasi kinerja DPRD, termasuk soal gaji dan tunjangan.
“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang terus mengawasi. Itu menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk bisa mengendalikan diri dan memperbaiki kinerja. Yang penting, tidak ada kenaikan tunjangan perumahan, dan anggaran kunker sudah dipangkas signifikan,” pungkasnya.(Mong)