JABAR EKSPRES – Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandung bersama Tim Hukum Jabar Istimewa kembali menggelar penyembelihan hewan kurban pada momentum Iduladha tahun ini. Sebanyak lima ekor sapi dan dua ekor kambing, disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, kegiatan rutinitas yang dilaksanakan pada Kamis, 28 Mei 2026, merupakan bentuk nyata semangat berbagi dari para praktisi hukum.
“Kegiatan hari ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun bagi IKADIN Bandung. Khusus kolaborasi dengan Tim Hukum Jabar Istimewa, ini dimulai sejak tahun lalu. Tahun ini jumlahnya sama dengan tahun kemarin, yakni lima ekor sapi,” ujarnya.
Baca Juga:RJM Skincare Siap Jadi Andalan Baru Perempuan yang Ingin Tampil Glow UpPemkab Bogor Sembelih Sapi Bantuan Presiden Prabowo Berbobot 1,2 Ton di Masjid Nurul Wathon Cibinong
Jutek mengatakan, hewan kurban yang disumbangkan untuk momentum Iduladha tahun ini, berasal dari berbagai pihak, termasuk tokoh dan instansi. Dua ekor sapi merupakan titipan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sementara sisanya kata dia, berasal dari BJB, dan BUMD lainya.
“Ada dua ekor sapi titipan dari Gubernur Jawa Barat, Pak Dedi Mulyadi. Selain itu, ada juga titipan dari BJB, serta BUMD lainnya seperti Jaswita dan Jamkrida. Sementara untuk dua ekor kambing berasal dari anggota Tim Hukum Jabar Istimewa dan DPC IKADIN Bandung,” ucapnya
Pembagian daging kurban, menurutnya akan diprioritaskan kepada anak-anak yatim piatu di beberapa panti asuhan dan warga sekitar sekretariat Tim Hukum Jabar Istimewa melalui pengurus RT dan RW setempat.
“Semangatnya adalah ingin berbagi. Ini sudah menjadi tradisi bagi kami untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjalankan ibadah kurban,” ungkapnya
Selain kegiatan kurban, Tim Hukum Jabar Istimewa juga, kata Jutek menyatakan komitmennya untuk mengawal kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai pro-rakyat.
Ia menegaskan, meskipun para anggota tim merupakan pengacara profesional yang biasanya kritis terhadap kebijakan pemerintah, mereka memutuskan mendukung langkah Gubernur karena dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut, menurut Jutek telah dibuktikan melalui pendampingan hukum bagi warga yang menghadapi masalah pertanahan. Salah satunya adalah keberhasilan membantu warga di Garut yang telah menempati lahan sejak 1950-an dan terancam digusur. Setelah proses koordinasi dengan pemerintah dan BPN, lahan tersebut kini hampir selesai diberikan kepada masyarakat.