JABAR EKSPRES — Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung yang masih berada di angka 7,22 persen atau sekitar 99 ribu orang menunjukkan persoalan ketenagakerjaan belum sepenuhnya teratasi.
Di tengah berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung, mulai dari penyelenggaraan job fair hingga pelatihan kerja, pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar, menilai pendekatan yang selama ini dilakukan masih belum menyentuh akar persoalan.
Menurut Achmad, bursa kerja atau job fair memang penting sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Namun, program tersebut tidak bisa dijadikan solusi utama untuk menekan angka pengangguran yang masih cukup tinggi di Kota Bandung.
Baca Juga:Pengangguran Jabar Masih 1,79 Juta, TPT Turun Tipis tapi Desa Justru NaikJawa Barat Juara Pengangguran Nasional Saat Aplikasi Nyari Gawe Diserbu Pelamar
“Job fair hanya mempertemukan supply dan demand tenaga kerja. Persoalannya, kalau lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas, maka seberapa sering pun job fair digelar tidak akan mampu menyerap pengangguran dalam jumlah besar,” ujarnya, Rabu (27/5).
Ia menilai, selama ini kebijakan ketenagakerjaan di Kota Bandung masih terlalu berorientasi pada penyaluran tenaga kerja, sementara upaya menciptakan lapangan pekerjaan baru belum terlihat signifikan. Padahal, setiap tahun Bandung terus dibanjiri lulusan baru dari SMA, SMK, perguruan tinggi, hingga korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kritik tersebut sejalan dengan sejumlah kajian yang menunjukkan efektivitas job fair masih terbatas. Sebuah penelitian mengenai pelaksanaan Job Fair Kota Bandung mencatat tingkat penyerapan kerja langsung hanya berkisar 15-20 persen dari total pelamar yang mengikuti kegiatan tersebut.
Tantangan utama yang muncul adalah ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri serta minimnya keterlibatan perusahaan besar.
Achmad menilai persoalan terbesar saat ini adalah belum optimalnya hubungan antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan industri. Akibatnya, banyak pencari kerja yang tersedia tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
“Masalahnya bukan hanya lowongan kerja yang kurang, tetapi juga adanya mismatch antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Ini yang harus dibereskan pemerintah,” katanya.
Ia mendorong Pemkot Bandung untuk mengubah strategi penanganan pengangguran dari sekadar penyelenggaraan event ketenagakerjaan menjadi kebijakan yang berorientasi pada penciptaan ekosistem ekonomi produktif.