JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Bogor merespons wacana pengambilalihan pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian mendalam oleh pemerintah daerah.
“Itu baru wacana ya, mungkin beliau (Gubernur) punya banyak pertimbangan. Tapi yang pasti, kami pemerintah bersama Pak Sekda berkali-kali melakukan kajian, baik manajemen maupun faktor internal-eksternal. Tahapannya sudah mulai, insyaallah tahun depan ada beberapa treatment yang akan kita lakukan untuk proses pemulihan,” kata Jenal Mutaqin di RSUD Kota Bogor, Rabu (10/9/2025).
Jenal menyampaikan bahwa RSUD Kota Bogor merupakan rumah sakit rujukan regional tipe B yang melayani pasien dari berbagai wilayah, termasuk luar Kota Bogor. Hal ini, menurutnya, berdampak pada tingginya beban layanan, baik secara medis maupun operasional.
Baca Juga:Biar Kulit Halus Lagi, Ini 7 Cara Sederhana Atasi Pori-Pori MembandelMerefleksikan Tema Haornas 2025 ‘Olahraga Satukan Kita’ ala DBL Indonesia
“Ini adalah rujukan regional, menampung semua warga, bahkan pasien dari Kabupaten Bogor pun kita tampung tanpa pengecualian. Itu bukti bahwa RSUD Kota Bogor hadir untuk masyarakat semua,” ujarnya.
Terkait usulan pengambilalihan, Jenal menyatakan bahwa Pemkot Bogor akan mengikuti keputusan Gubernur, namun saat ini pihaknya masih fokus mencari solusi internal dan mengevaluasi secara menyeluruh berbagai persoalan yang ada.
“Memasuki usia lima bulan kepemimpinan saya dan Pak Wali, banyak aspek permasalahan yang masih kami pelajari. Perlu belanja aspirasi dan treatment yang jelas, supaya diagnosanya tepat dulu, di titik mana masalahnya, penyelesaiannya seperti apa, kita tidak mau terburu-buru,” tegasnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah klaim BPJS yang belum sepenuhnya diverifikasi, sehingga menimbulkan beban finansial tambahan bagi rumah sakit.
“Tagihan BPJS pun kadang verifikasi di bawah tidak sesuai, sehingga banyak tunggakan yang belum terkover. Akibatnya klaim ke BPJS tidak terealisasi, dan ini jadi salah satu kendala yang sedang kami upayakan penyelesaiannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan kesiapan Pemprov Jabar untuk mengambil alih pengelolaan RSUD Kota Bogor, apabila terdapat kesepakatan antara kedua pihak.