Data kemiskinan Indonesia, kata Deni juga tidak mengacu kepada Bank Dunia sehingga mengindikasikan seakan-akan situasi membaik di dalam negeri. Tekanan rakyat juga ditambah oleh kenaikan harga pangan. Inflasi secara keseluruhan memang rendah, namun harga pangan masih tinggi.
Misalnya beras, dalam beberapa bulan terakhir alami kenaikan cukup signifikan padahal kata swasembada selalu didengungkan. Secara bersamaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berlangsung di banyak tempat. Korban PHK beralih ke pekerjaan informal sehingga tidak tercatat sebagai pengangguran oleh BPS.
“Dan kita dengar PHK terjadi di mana-mana. Yang jadi permasalahan di Indonesia sebenarnya bukan sekedar bahwa orang itu bekerja atau tidak bekerja, tapi permasalahannya hari ini pekerjaan yang berkualitas atau menghasilkan penghasilan yang layak itu sangat terbatas,” paparnya.
Ledakan Pengangguran Capai Puluhan Ribu
Baca Juga:Angka Pengangguran di Cimahi Menurun, Berkat Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja?Lulusan SMK Dominasi Angka Pengangguran di Bandung Barat, Keterbatasan Sarana Prasarana jadi Penyebab?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat terjadi lonjakan angka pengangguran mencapai 20.000 jiwa. Angka meningkat dari 1,79 juta jiwa pada Februari 2024 menjadi 1,81 juta per Februari 2025.
Meski begitu, BPS Jabar mengklaim Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun tipis dari 6,91 persen ke 6,74 persen.
Posisi Jabar masih berada pada posisi ketiga nasional, di bawah Papua (6,92 persen ) dan Kepulauan Riau (6,89 persen), serta di atas Banten (6,64 persen). Ironisnya, lulusan SMK yang digadang-gadang siap kerja, malah mendominasi pengangguran dengan TPT 12,42 persen.
Janji “solusi amazing” KDM tak lebih dari jargon kosong. Platform digital ketenagakerjaan, seperti loker Jawa Barat, masih jalan di tempat, baru sebatas uji coba tanpa hasil signifikan.
Hingga kini, terobosan nyata untuk meredam krisis pengangguran di Jabar tak kunjung terlihat, meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jawa Barat Darwis Sitorus menguraikan, TPT itu dihitung dengan mempertimbangkan jumlah angkatan kerja. Sehingga trennya berbeda dengan kenaikan pengangguran.
“Kalau secara nasional, TPT Jabar tidak lagi yang pertama. Tapi di ketiga,” kata Darwis kepada Jabar Ekspres, Rabu (4/9).
Baca Juga:3,65 Juta Warga Jabar Masih Miskin, Angka Pengangguran di Kota Jadi SebabnyaPengangguran di Cimahi Masih 28 Ribu, Aplikasi Sidakeptri Dinilai Belum Ampuh Tekan Angka
Darwis juga menjelaskan, kondisi SMK yang ada di puncak TPT itu patut didalami. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan lulusan SMK masih banyak nganggur padahal SMK disiapkan untuk kerja.