JABAR EKSPRES – Meski angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bandung Barat (KBB) tercatat sebesar 6,7 persen dan lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat. Namun realita di lapangan menunjukkan masalah serius, terutama pada tingginya pengangguran di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang P3TKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB, Dewi Andani. Ia menyebut, lulusan SMK justru menjadi kelompok penyumbang angka pengangguran tertinggi di wilayah Bandung Barat.
“Lulusan SMK seharusnya siap kerja karena dibekali kompetensi ganda, tetapi ternyata malah menjadi kelompok yang paling banyak menganggur,” ujar Dewi saat dikonfirmasi, Selasa (29/7/2025).
Baca Juga:DP2KBP3A KBB Fokus Pulihkan Trauma Korban Kekerasan Seksual 4 Anak di CihampelasBP Tapera Targetkan Bangun 350 Ribu Rumah Subsidi Tahun Ini, Pastikan Sesuai UU
Disnakertrans mencatat, terdapat sekitar 38.000 lulusan SMA, SMK, dan MA di wilayah Bandung Barat pada tahun ini. Namun, angka tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, khususnya yang relevan dengan keahlian lulusan SMK.
Menurut Dewi, salah satu akar permasalahan adalah kurikulum SMK yang belum selaras dengan kebutuhan dan perkembangan industri. Ditambah lagi, keterbatasan sarana dan prasarana di banyak SMK Bandung Barat. Hal tersebut membuat lulusan tidak mampu bersaing di pasar kerja.
“Banyak SMK masih menggunakan alat-alat konvensional, padahal industri sudah masuk era digital dan otomatisasi. Misalnya di bidang pengelasan, industri kini membutuhkan keahlian dengan mesin modern, tapi SMK kita belum punya fasilitas seperti itu,” jelasnya.
Dampaknya, lanjut dia, industri menjadi enggan menerima lulusan yang tidak memenuhi standar teknis, meskipun sebenarnya posisi kerja tersedia.
“Ini ironi besar. Peluang ada, tapi kompetensinya tidak cocok,” tegas Dewi.
Disnakertrans KBB mendorong agar kurikulum SMK dibuat lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan industri. Meski demikian, Dewi menyadari bahwa kewenangan pengubahan kurikulum berada di tangan Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Provinsi.
Karena itu, ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, dan dunia industri.
Baca Juga:Sambut Baik Sikap Kepala Daerah Dukung Study Tour, P3JB Minta Dibuat Aturan ResmiPerbasi Cimahi Bangkitkan Kompetisi Basket, 'Cimahi Calling 3×3' Jadi Ajang Seleksi Atlet Porprov 2026
“Guru dan kepala sekolah harus benar-benar membekali siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan industri, bukan hanya sekadar mengajar teori,” katanya.
Sebagai solusi jangka pendek, Disnakertrans bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pelatihan tambahan bagi lulusan SMK. BLK dengan peralatan canggih diharapkan bisa menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut.