JABAR EKSPRES – Konsumen bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi diklaim alami peningkatan hingga 1,4 juta kiloliter (KL). Hal itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, usai menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (3/9).
Menurutnya, peningkatan konsumen BBM nonsubsidi itu berasal dari peralihan (shifting) konsumen, dari BBM bersubsidi jadi mengonsumsi BBM nonsubsidi yang angkanya mencapai 1,4 juta KL.
“Terjadi shifting, yang tadinya dari subsidi Pertalite, itu menjadi (konsumen BBM) non-subsidi. Menurut hitungan kami, shifting itu terjadi sekitar 1,4 juta KL,” ujarnya dikutip Kamis (4/9/2025).
Baca Juga:Menteri PKP Nilai KUR Perumahan Dongkrak Ekonomi Nasional, Sebut Ini Alasannya!Stok Pangan RI Dipastikan Aman hingga Akhir Tahun, Benarkah?
Adapun, ia menyebut bahwa peralihan pola konsumsi masyarakat ini tidak lepas dari keputusan pemberlakuan pembayaran melalui scan QR code dalam pembelian BBM bersubsidi, Pertalite.
Ia mengklaim, pemberlakuan QR code dalam pembelian Pertalite itu bertujuan agar penyaluran BBM bersubsidi yang dialirkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Namun demikian, ia tidak memungkiri bahwa perubahan kebijakan pembelian BBM bersubsidi tersebut, menyebabkan BBM dari SPBU Swasta lebih diminati masyarakat.
“Dari subsidi ke nonsubsidi juga yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” cetusnya.
Hal itu, kata dia, terkait sejumlah jaringan SPBU yang dikelola oleh swasta, setidaknya di Jakarta, yang sejak pertengahan Agustus tidak menjual beberapa jenis BBM untuk jangka waktu yang belum dapat ditentukan. Kelangkaan itu terjadi di SPBU swasta yang dikelola oleh Shell dan BP-AKR.
Yuliot menyampaikan pemerintah akan segera membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) Shell dan BP bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU swasta.
“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” ucap Yuliot.
Baca Juga:Gelombang Protes Meningkat, Menaker Sebut Ini 3 PR Pemerintah dan Serikat PekerjaMenko Airlangga Klaim Ketahanan Ekonomi RI Terjaga, Benarkah?
Kementerian ESDM, kata dia, berupaya untuk menyesuaikan kebutuhan impor dari pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dengan Pertamina, sebab hal tersebut berkaitan dengan neraca perdagangan Indonesia.
Saat ini, Kementerian ESDM sudah memegang data soal jumlah impor BBM oleh Pertamina dan masing-masing SPBU swasta.
“Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” tukas Yuliot.