17+8 Viral! Daftar Dosa Pemerintah Gagal Jalankan Amanat Rakyat

Penulis: Editor: Nurliasa
17+8 Viral! Daftar Dosa Pemerintah Gagal Jalankan Amanat Rakyat
17+8 Viral! Daftar Dosa Pemerintah Gagal Jalankan Amanat Rakyat
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Awal September 2025, jagat media sosial Indonesia dikejutkan dengan munculnya seruan “17+8 Tuntutan Rakyat”. Poster digital berisi daftar tuntutan itu beredar luas, diunggah oleh berbagai artis, musisi, hingga influencer ternama pada Senin, 1 September 2025.

Tak butuh waktu lama, istilah “17+8” langsung menjadi trending topic dan menuai perdebatan hangat. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya arti dari 17+8 dan mengapa bisa begitu viral?

Berbeda dengan gerakan politik biasa, tuntutan ini tidak lahir dari satu organisasi atau tokoh tunggal. Berdasarkan unggahan yang beredar, 17+8 merupakan hasil rumusan bersama masyarakat sipil setelah gelombang demonstrasi besar pada 28–30 Agustus 2025.

Baca Juga:Viral Link Isi Video dan Foto Beserta Data Flashdisk Ahmad Sahroni Tersebar, Isinya Bikin Heboh WarganetLink DANA Kaget Terbaru Hari Ini Klaim Saldo Gratis Rp50.000 hingga Rp750.000

Beberapa figur digital seperti Salsa Erwina, Jerome Polin, dan Cheryl Marella ikut berperan dalam merangkum suara warganet menjadi poin-poin yang lebih jelas.

Selain itu, 211 organisasi masyarakat sipil turut bergabung, difasilitasi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dukungan juga datang dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hingga Center for Environmental Law & Climate Justice UI.

Bahkan, sebagian tuntutan buruh dari aksi 28 Agustus 2025 serta petisi daring “12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan” di Change.org ikut dimasukkan dalam daftar.

Isi Tuntutan 17+8: Jangka Pendek dan Panjang

Rangkuman aspirasi rakyat ini dibagi menjadi dua kategori:

  • 1. 17 Tuntutan Jangka Pendek – harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025.
  • 2. 8 Tuntutan Jangka Panjang – ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026.
  • 17 Tuntutan Rakyat (Deadline: 5 September 2025)

Untuk Presiden Prabowo Subianto

  • Menarik TNI dari pengamanan sipil.
  • Membentuk tim investigasi independen kasus kekerasan aparat terhadap demonstran, termasuk kasus Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.

Untuk DPR

  • Membekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru.
  • Membuka transparansi anggaran gaji, rumah dinas, serta fasilitas DPR.
  • Mengaktifkan Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota bermasalah.

Untuk Partai Politik

  • Memberi sanksi tegas atau memecat kader DPR yang tidak etis.
  • Menyatakan komitmen berpihak pada rakyat.
  • Melibatkan kader dalam forum dialog bersama masyarakat sipil.

Untuk Kepolisian

  • Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
  • Menghentikan kekerasan aparat sesuai SOP.
  • Menindak secara hukum anggota yang melanggar aturan.
0 Komentar