Untuk TNI
- Kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
- Menegakkan disiplin agar tidak mengambil alih peran Polri.
- Menyampaikan komitmen untuk tidak masuk ke ranah sipil saat krisis demokrasi.
Untuk Kementerian Ekonomi
- Menjamin upah layak bagi pekerja.
- Mengambil langkah darurat cegah PHK massal.
- Membuka dialog dengan serikat buruh terkait UMK dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat (Deadline: 31 Agustus 2026)
1. Reformasi DPR: audit anggota, syarat ketat, KPI kinerja, dan penghapusan fasilitas istimewa.
2. Reformasi partai politik dengan transparansi laporan keuangan serta penguatan oposisi.
3. Perombakan sistem perpajakan agar lebih adil.
4. Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.
5. Reformasi Polri agar lebih profesional dan humanis.
6. Penegasan peran TNI hanya di ranah militer.
7. Penguatan Komnas HAM serta lembaga pengawas independen.
8. Peninjauan ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja dan PSN.
Beberapa publik figur turut menyuarakan dukungan terhadap gerakan ini:
- Soleh Solihun menulis di Instagram: “Kalau keinginan rakyat bisa diwujudkan, maka kepercayaan publik akan mudah kembali.”
- Jerome Polin juga mengunggah pesan tegas: “Ini adalah tuntutan dari kami semua, rakyat Indonesia. Lengkap dengan deadline. Kami tunggu bukti nyata bahwa suara rakyat benar-benar didengar.”
Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial kini berfungsi sebagai ruang politik alternatif bagi rakyat. Aspirasi yang sebelumnya tersebar di jalanan dan forum daring kini dikemas lebih konkret dengan tenggat waktu jelas.
Baca Juga:Viral Link Isi Video dan Foto Beserta Data Flashdisk Ahmad Sahroni Tersebar, Isinya Bikin Heboh WarganetLink DANA Kaget Terbaru Hari Ini Klaim Saldo Gratis Rp50.000 hingga Rp750.000
Bukan sekadar daftar keinginan, 17+8 adalah refleksi keresahan rakyat terhadap krisis kepercayaan pada lembaga negara. Viralitas gerakan ini memberi tekanan moral pada pemerintah, DPR, partai politik, Polri, dan TNI untuk benar-benar mendengarkan suara rakyat.
Publik kini menunggu, apakah tuntutan yang telah viral ini hanya akan menjadi wacana, atau benar-benar diwujudkan dalam bentuk perubahan nyata.