JABAR EKSPRES – Menanggapi keluhan masyarakat terkait trotoar di kawasan Taman Lalu Lintas yang dinilai tidak ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, memberikan penjelasan terkait desain dan kebijakan yang diterapkan.
Menurut Erwin, penggunaan material aspal pada trotoar di kawasan tersebut bukan tanpa pertimbangan. Ia menyebut desain itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang sudah memiliki elemen tanah dan pepohonan di kanan dan kiri trotoar.
Karena itu, penggunaan aspal dianggap lebih sesuai agar area tersebut juga dapat difungsikan sebagai jalur jogging atau lari santai.
Baca Juga:Lepas dari Bayang-Bayang City, Grealish Bersinar di EvertonDebut Gemilang Rio Ngumoha di Liverpool Tuai Pujian Van Dijk
“Yang di Taman Lalu Lintas itu memang pakai aspal. Karena di kanan-kirinya itu sudah ada tanah, sudah ada pohon. Jadi tujuannya supaya bisa dipakai jogging track, bisa untuk lari,” jelas Erwin kepada awak media, Rabu (27/8).
Meski begitu, Erwin tak menampik pentingnya aspek penyerapan air dan keberadaan guiding block bagi disabilitas. Ia menyebut, jika suatu kawasan tidak memiliki struktur tanah yang mendukung atau tidak ditujukan sebagai jogging track, maka material seperti paving block dengan kemampuan resapan lebih baik tetap harus digunakan.
Hal itu untuk menjaga fungsi trotoar sebagai ruang publik yang inklusif, terutama bagi kelompok berkebutuhan khusus.
Erwin juga menanggapi langsung soal kebutuhan guiding block bagi penyandang tuna netra. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya perbaikan dan penataan ulang terhadap posisi guiding block di sejumlah titik trotoar di Kota Bandung. Hal ini menjadi bagian dari program besar penataan kota yang lebih ramah bagi disabilitas.
“Ya, ini kita perbaiki semua tuh guiding block ini, posisinya. Jadi begini, semua trotoar itu sudah kita persiapkan untuk para disabilitas. Ya, semua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Erwin yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penanganan PKL (Pedagang Kaki Lima) menyampaikan bahwa penyediaan akses bagi kelompok disabilitas tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha informal.
“Makanya saya sebagai Ketua Penanganan dan PKL, Satgas PKL, sekarang ini membereskan semua. Jadi PKL juga perlu memberikan jalan untuk para disabilitas,” ujarnya.