JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Daddy Rohanady mengungkapkan masalah ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaa rumah bagi Pemprov Jabar.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Jabar menunjukan tren positif. Namun masalah ratio gini atau ketimpangan ekonomi perlu segera diperbaiki.
‘’Kita melihat jurang antara si kaya dan si miskin masih terasa lebar,’’ katan Daddy dalam keterangannya, (23/8/2025).
Baca Juga:Perda Perubahan Pajak Daerah dan Restribusi Segera DibahasKepala Disarpus Kota Bandung Diduga Bemasalah, Wali Kota Desak Lakukan Evaluasi
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra ini menyebutkan, dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Dari kisaran 0,39 pada 2020, kini angkanya mendekati 0,43 pada 2024.
Hal ini menunjukan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya bila hanya dinikmati segelintir kelompok.
‘’Jadi ketimpangan ini bisa menjadi bom waktu sosial,” ujar Daddy
Daddy menambahkan, kesenjangan tidak hanya tampak antarindividu, melainkan juga antarwilayah.
Wilayah utara dan perkotaan di Jabar masih menjadi pusat konsentrasi ekonomi, sementara wilayah selatan relatif tertinggal.
Data menunjukkan kontribusi PDRB masih bertumpu pada kawasan industri besar seperti Bogor, Bekasi, dan Karawang.
Padahal masyarakat di Priangan Timur atau wilayah selatan juga berhak merasakan pembangunan yang sama,” kata dia.
Daddy mengatakan, ketimpangan antara kota dan desa juga menonjol. Di kawasan perkotaan, angka rasio gini lebih tinggi dibandingkan pedesaan.
Baca Juga:Ini Dia, Dugaan Kasus Pengkondisian Proyek yang Libatkan Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota Dewan Proyek Kolam Retensi Dinsos Senilai Rp 8,9 Miliar Diduga Ada Pengkondisan dan Diprediksi Mangkrak!
Daddy mengatakan jurang ekonomi lebih terasa di kota, di mana gaya hidup konsumtif dan biaya hidup mahal memperlebar disparitas.
Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Target menekan ketimpangan ke level yang lebih ideal tidak boleh sekadar janji, tetapi diwujudkan dengan kebijakan nyata.
Dengan begitu, perlu ada penguatan ekonomi berbasis rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata, serta dorongan konkret untuk UMKM.
Daddy menegaskan, pembangunan Jawa Barat harus diarahkan pada pemerataan. Infrastruktur tidak boleh hanya menumpuk di kawasan maju, melainkan harus menjangkau pelosok.
“Pertumbuhan tanpa pemerataan hanyalah fatamorgana. Kita ingin pembangunan yang benar-benar menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jawa Barat,” kata dia.
Meski begitu, Daddy optimis bahwa berbagai program pembangunan yang tengah disusun akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jabar.