Dalam kesempatan tersebut, Ade menyambut baik kehadiran program KKN Tematik yang digagas oleh BKU. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan desa menjadi bentuk intervensi sosial berbasis ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat perdesaan saat ini.
“KKN ini jangan hanya dilihat sebagai kegiatan kampus tahunan. Kalau didesain dengan baik, ini bisa menjadi bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Mahasiswa bisa menjadi agen perubahan, bahkan influencer di tengah masyarakat desa,” ujarnya.
Ia mencontohkan, banyak program prioritas provinsi yang sejatinya sangat membutuhkan edukasi publik, seperti edukasi pemilahan sampah rumah tangga, penerapan gaya hidup sehat, hingga digitalisasi UMKM desa.
Baca Juga:Polemik Pengembangan Pasar Kreatif Jawa Barat, Sebagian Dihentikan SementaraIndosat Dorong Konektivitas Andal dan Inklusif Lewat Kolaborasi Lokal untuk Perluas Jangkauan di Jawa Barat
“Oleh karena itu bagaimana nanti Pemprov ya, sektor kami, DPM desa dengan BKU mengkonkritkan tidak hanya soal KKN-nya. Bukan hanya KKN di perguruan tingginya, tetapi juga ini harus menjadi integrasi kepada program yang ada di Pemprov khususnya di DPM desa,” ungkapnya
Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak cukup diukur dari data atau angka semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa, menurutnya, mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan.
Ia pun berharap program seperti KKN BKU ini tidak berhenti sebagai agenda kampus, melainkan menjadi bagian dari sistem kolaborasi yang lebih luas antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat. (Dam)
