JABAR EKSPRES – Di tengah upaya percepatan pembangunan dari pinggiran, Provinsi Jawa Barat mencatat kemajuan signifikan dalam hal kemandirian desa. Berdasarkan data terakhir Indeks Desa Membangun (IDM), sebanyak 55 persen dari total 5.311 desa di Jawa Barat telah dikategorikan sebagai desa mandiri.
Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengingatkan bahwa status mandiri bukan berarti desa-desa tersebut bebas dari tantangan, terutama dalam konteks ekonomi dan sosial yang terus bergerak dinamis.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, saat menghadiri peluncuran KKN Tematik Bhakti Kencana University (BKU) 2025, Senin (11/8).
Baca Juga:Polemik Pengembangan Pasar Kreatif Jawa Barat, Sebagian Dihentikan SementaraIndosat Dorong Konektivitas Andal dan Inklusif Lewat Kolaborasi Lokal untuk Perluas Jangkauan di Jawa Barat
“Kalau mengikuti ukuran dari Indeks Desa Membangun, sudah sekitar 55 persen desa di Jawa Barat tergolong mandiri. Artinya, mereka secara potensi dan tata kelola sudah mampu menghidupi dirinya sendiri,” jelas Ade.
Meski begitu, ia menggarisbawahi bahwa kemandirian desa bersifat fluktuatif. Perubahan ekonomi global, bencana alam, hingga tantangan sosial lokal dapat sewaktu-waktu mengubah dinamika desa, bahkan yang sudah mandiri sekalipun.
“Kehidupan di desa itu tidak statis. Meskipun sekarang tergolong mandiri, desa tetap membutuhkan stimulus dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, agar tidak kehilangan momentumnya,” lanjutnya.
Ade menjelaskan, Jawa Barat memiliki 18 kabupaten yang semuanya terdiri dari wilayah perdesaan, serta satu kota administratif, Kota Banjar, yang masih memiliki wilayah desa. Sementara kota-kota lainnya di Jawa Barat, seperti Bandung, Depok, dan Bekasi, telah sepenuhnya terdiri dari kelurahan.
Dengan jumlah lebih dari 5.300 desa, kondisi setiap wilayah sangat beragam. Ada desa yang memiliki sumber daya alam melimpah, infrastruktur yang memadai, dan SDM yang terdidik, namun tak sedikit pula yang masih tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Ada satu itu kota Banjar yang masih punya desa. Nah kota lainnya sudah kelurahan. Jadi tentu dengan klasifikasi mereka mandiri, kita masih tetap memberikan stimulus. Ya karena potensi-potensi yang ada di desa ini kan tidak sama,” ungkap Ade.
Itulah sebabnya, menurutnya, pemerintah tetap memberikan stimulus dan pendampingan, termasuk melalui program-program pengembangan kapasitas seperti pelatihan, bantuan infrastruktur, hingga kemitraan dengan perguruan tinggi.