BUMD Jabar Tak Setor Dividen, DPRD Tegaskan Direksi Harus Dirombak!

BUMD Jabar Tak Setor Dividen, DPRD Tegaskan Direksi Harus Dirombak!
Suasana Gedung Kantor Migas Utama Jabar (MUJ) di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Kamis (7/8). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres
0 Komentar

Pihaknya punya ambisi untuk merampingkan BUMD yang tersebar di Jabar itu. “Bahasanya adalah penggabungan atau merger BUMD. Menurutnya cukup dengan BJB,” ujarnya selepas Paripurna.

Hal itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar M. Romli yang juga sempat menjadi Ketua Pansus Raperda RPJMD itu. Ia menguraikan, wacana pembentukan holding itu telah masuk ke telinganya.

Walaupun memang secara resmi Komisi III belum di ajak komunikasi membahas pembentukan superholding tersebut.

Baca Juga:Tata Kelola BUMD Jabar Masih Buruk, Pengamat Ekonomi Peringatkan Perusahaan Merger Perhatikan Ini! BUMD Jabar Kerap Tak Setor Dividen hingga Terjerat Korupsi, Tata Kelola Buruk Tak Diperhatikan?

“Kami belum diajak membahas itu, tapi kami sudah mengetahui. Karena itu masuk dalam RPJMD, dan anggota Komisi III juga banyak yang tergabung dalam pansus RPJMD,” katanya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu melanjutkan, pihaknya cukup setuju dengan rencana besar itu. “Ini kan bagian dari perbaikan BUMD. Selama ini kebanyakan BUMD Jabar dalam kondisi sakit,” bebernya.

M.Romli menambahkan, pembentukan superholding itu diharapkan disesuaikan dengan inti usaha masing-masing BUMD. “Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan usahanya. Misal sesama BUMD yang bergerak di bidang perbankan, lalu argoindustri, atau migas,” jelasnya.

Proses pembentukan Superholding BUMD itu masih dalam tahap yang sangat awal. Artinya belum final akan dibentuk seperti apa. Opsi yang dipertimbangkan antara lain menggabungkan seluruh BUMD di Jabar, melakukan merger berdasarkan kesamaan inti usaha (core business), atau pendekatan lainnya.

“Ada beberapa opsi, ini sedang kami kaji dulu,” kata Kepala Biro BIA Jabar Deny Hermawan.

Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan, pembentukan superholding itu juga berdasar arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. “Ini arahan Pak Gub ya dan tentu berdasarkan pemikiran yang cermat. Makanya saat ini kami sedang melakukan evaluasi komprehensif untuk semua BUMD,” katanya, Rabu (6/8).

Herman melanjutkan, pembentukan superholding itu juga bakal melihat kondisi kesehatan BUMD yang ada.

Baca Juga:Perluas Pasar Ekspor, Kadin Optimis Perdagangan Indonesia dengan Eropa-AS Capai 100 Miliar Dollar Bulog Cirebon Perkuat Cadangan Beras Nasional, Petani Antusias Jual Gabah Setelah HPP Rp6.500/kg

“Dilihat performa semua BUMD. Kemudian di kluster dan puncaknya dilakukan holding,” cetusnya.

Herman menegaskan, pembentukan superhoding itu akan dilakukan dengan cermat dengan menyesuaikan pada situasi kondisi dan kebutuhan ke depan.

0 Komentar