BUMD Jabar Kerap Tak Setor Dividen hingga Terjerat Korupsi, Tata Kelola Buruk Tak Diperhatikan?

BUMD Jabar Kerap Tak Setor Dividen hingga Terjerat Korupsi, Tata Kelola Buruk Tak Diperhatikan?
Bongkar sisi kelam BUMD Jabar. (Dok. Jabar Ekspres)
0 Komentar

Kondisi serupa juga terjadi terhadap PT Jasa Sarana, PT Agronesia dan PT Agro Jabar. Kinerja BUMD masih sangat minim, bahka ada yang sama sekali belum memberikan kontribusi dividen untuk PAD Pemprov Jabar.

Kinerja BUMD itu tidak semua memuaskan. Ada BUMD yang rajin setor dividen, tapi juga ada yang belum setor dividen.

Melihat kondisi BUMD Jawa Barat yang memiliki kinerja buruk, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi langsung mengambil langkah strategis.

Baca Juga:Dugaan Penipuan di BUMD Kabupaten Bandung, Polda Jabar Periksa 12 SaksiKasus Dugaan Korupsi di Anak Perusahaan BUMD Terus di dalami, Tersangka Kembali Bertambah? 

Mantan Bupati Purwakarta itu akan mengupayakan langkah audit investigatif kepada seluruh BUMD.

“Nanti BPK akan audit BUMD. Rekomendasinya diperbaiki atau ditutup,” tegas Dedi Mulyadi di hadapan wakil rakyat, Jumat (21/3) lalu.

Untuk diketahui, keinginan untuk melakukan audit investigatif ini disuarakan Dedi Mulyadi ketika baru menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Akan tetapi, ketika dikonfirmasi langsung Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, sampai saat ini proses audit itu masih berlangsung. “Ini kan masih berproses, ditunggu dulu,” jelasnya saat ditemui di DPRD Jabar, Rabu (6/8).

Menurut Herman, audit itu melibatkan berbagai pihak. Harapanya bisa memberikan hasil maksimal. Sehingga bisa mengurai akar masalah dari masing-masing BUMD. “Itu ada dari perguruan tinggi, ada konsultan, profesional ya, kemudian kami minta bantuan BPKP, ada juga dari BPK,” cetus Mantan Sekda Kabupaten Sumedang itu.

Herman beralasan, masing-masing BUMD mempunyai kekhasan. Masalah kinerja juga faktornya bisa beda-beda. Bisa karena tata kelola, struktur, rencana bisnis, pasar, hingga persoalan direksi. Karena itulah audit dilakukan, tujuannya untuk membongkar masalah tersebut.

Herman menguraikan, proses audit itu diharapkan bisa tuntas pada akhir tahun 2025. Sehingga hasil audit itu bisa langsung dieksekusi.

Baca Juga:Dirut BUMD KBB Jadi Tersangka Kasus Cek Kosong, Jeje: Pemerintah Tak Akan Beri Bantuan HukumDirut BUMD KBB Akui Terbitkan Cek Kosong

“Tapi nanti kami lihat di perjalanan, Pak Gubernur ya menyampaikan lebih cepat lebih baik. Tapi tetap harus prudent,” sambungnya. (son/yan)

0 Komentar