JABAR EKSPRES – Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada APBD Perubahan 2025 dipastikan naik menjadi Rp 32,8 triliun. Itu setelah pembahasan bersama DPRD dan penetapan KUA-PPAS rampung dilakukan
Kesepakatan tersebut ditandatangani secara resmi pada Kamis malam (7/8). “Volume Rp 32,8 triliun, naik lah ya,” terang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Di hadapan para wakil rakyat, Dedi menyampaikan sejumlah gagasan dan isi strategis yang perlu dituntaskan. Salah satu usulannya adalah mengintegrasikan gedung SMP dan SMA dalam satu lahan.
Baca Juga:Jay Idzes Sepakat Gabung Torino hingga 2029, Selangkah Lagi Cetak Sejarah di Serie AKebencanaan untuk Semua, Jateng Latih Penyandang Difabel Hadapi Situasi Darurat
Gagasan ini muncul karena tingginya harga lahan di kawasan perkotaan yang menghambat pembangunan unit sekolah baru, terutama tingkat SMA dan SMK.
Menurut data tahun 2020, pembangunan sekolah baru di Jawa Barat sangat minim, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada pembangunan sama sekali.
“Selama ini abai membangun sekolah baru. Beberapa tahun data menunjukkan bahkan nol pembangunan sekolah,” ucapnya.
Sebagai solusi, Dedi mengusulkan mengakuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi, serta menggabungkan SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan dan percepatan pemerataan pendidikan.
“Kami ingin pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah,” cetusnya.
Pria yang akrab disapa KDM itu melanjutkan, aspek lain yang jadi perhatian adalah pentingnya peningkatan pendapatan daerah.
Ia tengah negosiasi dengan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang saat ini dipotong untuk pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga:Demi Ketahanan Pangan, Gubernur Jateng Tolak Alih Fungsi Lahan HijauBeckham Putra Yakin Persib Tampil Tangguh di Super League 2025/2026, Akui Sudah Siap Tempur!
“Saya mengusulkan, sudah lah, dari pada harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU- nya ngga usah dipotong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung diakhir tahun. Berapa yang harus dibayarkan ke Provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalu dana DAU,” paparnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jabar, M. Q. Iswara, menjelaskan bahwa volume APBD sebelumnya berada di angka Rp 31,6 triliun, dan kini meningkat menjadi Rp 32,8 triliun.
“Jadi ada peningkatan sebesar kurang lebih Rp 1,13 triliun peningkatan di volume APBD, ” cetusnya.