Keterkaitan antara Gojek (perusahaan yang didirikan Nadiem) dan Google juga menjadi sorotan. Jaksa mendalami investasi sebesar USD 100 juta (sekitar Rp1,6 triliun) dari Google ke Gojek yang diduga terjadi saat Nadiem menjabat sebagai menteri. Meski pihak Gojek menyatakan bahwa Nadiem telah melepaskan seluruh keterlibatannya, hubungan waktu dan urutan kejadian ini tetap menjadi bagian penting dalam penyelidikan.
Salah satu poin yang juga menarik adalah pernyataan jaksa bahwa penyelidikan ini dimulai dari pembentukan grup WhatsApp sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri, yang kini dinilai sebagai bagian penting dari kronologi kasus.
Kasus ini masih dalam tahap pengembangan dan Kejaksaan Agung menyatakan akan terus mendalami peran dan keterlibatan pihak-pihak terkait, termasuk kemungkinan keterlibatan lebih lanjut dari Nadiem Makarim.
Baca Juga:12 Kode Promo tiket.com Agustus 2025 Spesial Kemerdekaan Bertabur Diskon42 Kode Promo Traveloka Agustus 2025 Bertabur Diskon Merdeka
Kasus ini bermula pada tahun 2019. Pada Agustus tahun tersebut, dua bulan sebelum Nadiem Makarim resmi dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dibentuklah sebuah grup WhatsApp bernama Mas Menteri Core Team. Grup tersebut beranggotakan beberapa orang, di antaranya staf khusus Nadiem seperti Viona dan Yuristan. Meskipun saat itu Nadiem belum menjabat sebagai menteri, ia juga tergabung dalam grup tersebut.
Salah satu topik yang dibahas dalam grup ini adalah rencana pengadaan perangkat Chromebook. Artinya, bahkan sebelum pelantikan resmi pada 23 Oktober 2019, diskusi mengenai kebijakan dan program pendidikan, termasuk pengadaan perangkat TIK, sudah dimulai.
Awal Pengadaan dan Pertemuan Kunci
Setelah pelantikan, pada bulan Desember 2019, Yuristan, yang kala itu calon staf khusus Nadiem, mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak seperti Sri Wahyu Ningsih dan Mulyatsyah untuk membahas pengadaan Chromebook. Dalam bulan yang sama, Yuristan juga bertemu dengan seseorang bernama Yeti Kim yang mengaku mewakili organisasi Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK).
Namun, dalam proses verifikasi, nama Yeti Kim tidak pernah tercatat sebagai bagian dari PSPK. Hal ini menjadi sorotan tim penyidik, terutama karena muncul juga nama Ibrahim, mantan karyawan Bukalapak yang pernah terlibat di PSPK, dan disebut dikontrak untuk menjadi konsultan teknologi di Kementerian.
Terdapat pula ketidaksesuaian versi antara keterangan dari jaksa dan kenyataan di lapangan terkait status kepegawaian sejumlah nama, termasuk Viona, yang menurut jaksa saat itu menjabat sebagai direktur PSPK.