JABAR EKSPRES – Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Di balik label “digitalisasi sistem pembayaran nasional”, langkah ini justru menuai kekhawatiran. Pasalnya, melalui sistem ini, seluruh transaksi keuangan warga negara akan terhubung langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), membuat aktivitas finansial masyarakat bisa dipantau secara real-time oleh negara.
Payment ID adalah sistem identifikasi pembayaran yang dikembangkan Bank Indonesia. Sistem ini mengaitkan data transaksi keuangan individu dengan 9 digit kode unik berbasis NIK, yang artinya setiap WNI akan memiliki “jejak digital keuangan” yang terus dipantau.
Tak hanya mencakup rekening bank, tetapi juga dompet digital, belanja online (e-commerce), pinjaman, investasi, bahkan bantuan sosial akan masuk ke dalam sistem ini. Bahkan aktivitas ilegal seperti judi online dan pinjol ilegal disebut-sebut bisa dideteksi lewat Payment ID.
Baca Juga:Kenaikan Tajam Kasus HIV 2025 Bikin Indonesia Masuk Zona Merah Darurat Kesehatan NasionalVIRAL! Logo HUT RI ke-80 Tuai Kritik Dianggap Gagal Total, Netizen: Estetika Nol Besar
Namun, di sinilah persoalannya: apakah ini langkah pencegahan atau justru bentuk pengawasan massal yang dibungkus teknologi?
Rencana uji coba ini sengaja dilakukan pada 17 Agustus 2025. Di hari di mana rakyat seharusnya merayakan kebebasan dan kedaulatan, justru sistem yang memungkinkan negara mengawasi setiap transaksi warganya mulai diterapkan. Ironis?
Pada tahap awal, uji coba akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial. BI menyebut sistem ini dapat membuat bansos lebih tepat sasaran. Tapi banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya awal dari sistem kontrol yang lebih luas?
BI telah menyusun roadmap implementasi Payment ID yang akan berlangsung secara bertahap:
- 2025 (Uji Coba): Fokus pada penyaluran bantuan sosial.
- 2027 (Tahap BI-led): Sistem dikendalikan penuh oleh BI.
- 2029 (Tahap Integrated-led): Sistem mulai melibatkan berbagai lembaga dan siap dijalankan secara menyeluruh.
Dengan kata lain, dalam empat tahun ke depan, negara akan memiliki akses yang sangat dalam terhadap data transaksi seluruh warga negaranya.
Secara teori, BI menyebut bahwa sistem ini akan:
- Menilai kelayakan pinjaman warga secara otomatis.
- Membantu pemerintah menyasar penerima bansos yang tepat.
- Mendeteksi transaksi mencurigakan seperti pencucian uang dan praktik ilegal lainnya.