Sebut Proyek Mangkrak Normalisasi Drainase Rancaekek Tanggungjawab Pemprov, Bupati Bandung: Kita Kerepotan

Sebut Proyek Mangkrak Normalisasi Drainase Rancaekek Tanggungjawab Pemprov, Bupati Bandung: Kita Kerepotan
Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat ditemui di Desa Cileunyiwetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. (Yanuar/Jabar Ekspres)
0 Komentar

JABAR EKSPRES – Proyek normalisasi drainase yang mangkrak di Jalan Raya Rancaekek-Majalaya, tepatnya di wilayah Kampung Rancabatok, RW09 dan RW22, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung kondisinya semakin buruk.

Bagaimana tidak, saluran drainase yang sudah dibongkar itu, dibiarkan tanpa ada kejelasan perbaikannya. Jembatan sementara yang dibuat oleh warga menggunakan kayu, kini kian rapuh, menimbulkan ancaman terjatuh dan membuat estetika kumuh.

Diketahui, puluhan warga kini masih menggunakan jembatan darurat dari kayu untuk menuju kios, toko, rumah dan pemukiman karena jembatan cor telah dibongkar.

Baca Juga:Buntut Kasus Doxing Aktivis Neni Nur Hayati, Pemprov Jabar Disomasi!Desak Kejari Bongkar Kasus Korupsi Dinkes, DPRD KBB: Usut Tuntas!

Adapun di lokasi proyek normalisasi drainase tersebut, panjangnya mencapai 400 meter. Saluran air yang terbuka itu dihiasi spanduk-spanduk keluhan dan protes warga.

Dampak tersebut, terjadi dikarenakan jembatan di atas drainase menuju kios dan toko telah dibongkar, sedangkan perbaikan tak kunjung ada lanjutan.

Ketika dikonfirmasi, Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, jika proyek normalisasi drainase di Jalan Raya Rancaekek-Majalaya itu, merupakan kewenangan dan tugas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

“Itu mah provinsi. Sudah dimasukkan dalam APBD Perubahan Provinsi (Jabar). Kita kalau menggunakan APBD Kabupaten (Bandung) terus, kita kerepotan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (21/7).

Dadang atau akrab disapa Kang DS itu menerangkan, pernyataan tersebut mengingat sudah banyak pengerjaan infrastruktur, yang harusnya tugas Pemprov Jabar tapi diselesaikan oleh Pemkab Bandung.

“Karena kita sudah tanggulangi beberapa yang (seharusnya) menjadi kewenangan provinsi tapi dibiayai oleh APBD Kabupaten Bandung,” terangnya.

Melalui pantauan Jabar Ekspres di lokasi, proyek normalisasi drainase tersebut tak terlihat adanya papan informasi, baik terkait anggaran yang digelontorkan maupun kapan target penyelesaian.

Baca Juga:Belum Ada Modal Pusat, Cimahi Andalkan Swadaya Anggota Kopdes Merah PutihTuntut Cabut Larangan Study Tour, Massa: Usaha Kami Mati!

Kang DS menyampaikan, pihak Pemprov Jabar harus hadir dalam mengatasi persoalan mangkraknya proyek normalisasi drainase di Rancaekek Wetan, yang sekira sudah 4 bulan terabaikan tanpa ada kejelasan penyelesaian.

“Kita sudah sering, tapi saat ini ya mohon maaf, APBD Provinsi harus hadir di kewenangan dan tugasnya, supaya tidak saling memberatkan satu daerah lain,” tukasnya.

Sementara itu, seorang tokoh masyarakat yang juga mantan Kadus 4 Desa Rancaekek Wetan, Didin Sahidin mengaku, sejak awal pembongkaran drainase tak ada papan informasi.

0 Komentar