Data dari Forum Kepala SMA Swasta (FKSS) Jabar menunjukkan bahwa 95 persen dari 3.858 sekolah menengah swasta di Jawa Barat hanya mendapat kurang dari setengah kuota siswa baru pada tahun ajaran ini. Akibatnya, banyak sekolah swasta terancam tutup, guru honorer berisiko kehilangan pekerjaan, dan program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) terpaksa ditunda karena minimnya pendaftar. “Orang tua beralih ke sekolah negeri karena rombel diperbesar, sehingga sekolah swasta kehilangan murid,” keluh Ketua FKSS Jabar, Ade D Hendriana baru-baru ini.
KDM membela kebijakan ini sebagai solusi darurat untuk mencegah anak putus sekolah, dengan janji membangun ratusan ruang kelas baru dalam waktu enam bulan. Namun, janji ini dianggap tidak realistis oleh banyak pihak. Pembangunan infrastruktur skala besar membutuhkan waktu, anggaran, dan perencanaan matang, yang tidak nampak dalam kebijakan ini. Membangun ratusan ruang kelas dibutuhkan proses tender, pengadaan lahan, dan konstruksi, yang tuntunya mustahil bisa dituntaskan dalam waktu hanya enam bulan.
Alih-alih solutif, kebijakan ini terkesan sebagai gimmick populis untuk mengejar citra tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Alternatif yang lebih masuk akal, seperti membuka rombel paralel, menerapkan sistem shift, atau memperluas program SMA Terbuka, sama sekali tidak dipertimbangkan. Padahal, opsi-opsi ini sesuai dengan regulasi dan lebih realistis untuk menangani anak tidak sekolah (ATS) tanpa mengorbankan kualitas pendidikan atau mematikan sekolah swasta.
Baca Juga:ITB dan Seni Tani Perkenalkan Sistem Banana Circle bagi Warga PadasukaMatikan Sekolah Swasta, Persatuan Guru NU Jabar Kecam Kebijakan 50 Siswa per Rombel
Kegagalan melibatkan pemangku kepentingan, seperti sekolah swasta, komunitas guru, dan asosiasi pendidikan, semakin menegaskan sifat sembrono kebijakan ini.
Pakar Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Cecep Darmawan, memperingatkan bahwa kebijakan ini berisiko menyebabkan learning loss yang signifikan. “Kelas dengan rombel 50 siswa sama sekali tidak ideal. Konsentrasi siswa terganggu, pemahaman materi melemah, dan pencapaian belajar terhambat,” ujarnya kepada Jabar Ekspres pada Kamis (17/7).
Ia membandingkan dengan standar internasional, di mana jumlah siswa per kelas rata-rata di bawah 30 untuk mendukung pembelajaran efektif. “Infrastruktur di Jabar jauh dari memadai untuk rombel besar. Kalau mau rombel 50 siswa, minimal ruang kelas, ventilasi, dan fasilitas harus mendukung. Sekarang? Banyak sekolah yang tidak siap,” tegasnya.