Cecep menyarankan agar pemerintah fokus membangun kelas paralel atau meningkatkan kualitas guru ketimbang hanya mengejar kuantitas siswa. Ia juga memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa berdampak panjang, seperti siswa yang naik kelas tetapi kesulitan mengikuti pelajaran karena fondasi pembelajaran yang lemah.
Menanggapi kritik, KDM menepis tuduhan bahwa kebijakan ini “membajak” siswa swasta. “Tugas gubernur adalah menjaga stabilitas pendidikan. Sekolah swasta yang berkualitas justru diminati dan lebih cepat penuh dibandingkan sekolah negeri,” klaimnya dalam kunjungan ke DPRD Cianjur beberapa hari lalu.
Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan realitas di lapangan, di mana sekolah swasta mengalami krisis murid. Mengapa tidak ada dukungan nyata, seperti subsidi atau insentif, untuk membantu sekolah swasta yang tergerus? Di SMAN 1 Kota Bandung, misalnya, siswa baru terpaksa belajar tanpa meja, hanya duduk di kursi aula. KDM mengaku telah membeli meja dan kursi dengan dana pribadi, seraya berkata, “Hari ini beli. Gak usah APBD.” Langkah ini terlihat responsif, tetapi mengapa laporan awal tentang kecukupan fasilitas ternyata salah?
Baca Juga:ITB dan Seni Tani Perkenalkan Sistem Banana Circle bagi Warga PadasukaMatikan Sekolah Swasta, Persatuan Guru NU Jabar Kecam Kebijakan 50 Siswa per Rombel
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar menjanjikan anggaran APBD untuk sarana, tetapi tanpa jadwal pelaksanaan yang jelas, janji ini dianggap rapuh. Dengan kelas membengkak hingga 44–50 siswa per rombel, siswa menjadi korban utama kebijakan yang tergesa-gesa ini. Ketidaksiapan infrastruktur, kurangnya koordinasi, dan minimnya dukungan untuk sekolah swasta memperlebar ketimpangan pendidikan di Jawa Barat.
Tanpa evaluasi menyeluruh, transparansi, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, kebijakan rombel 50 siswa ini berisiko menjebak siswa dalam sistem pendidikan yang tidak berkualitas. Dedi Mulyadi perlu menunjukkan bukti nyata, bukan sekadar janji manis atau tindakan reaktif untuk meyakinkan publik bahwa kebijakan ini benar-benar demi stabilitas dan kemajuan pendidikan Jawa Barat. (zar/tur)