JABAR EKSPRES – Warga Kampung Purabaya dan Jayamekar, Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, kecewa terhadap lambannya respons pemerintah atas ambruknya jembatan irigasi di Kampung Sukamulya, Desa Padalarang, yang terjadi sejak 24 Maret 2025.
Akibat kerusakan tersebut, sekitar 5 hektare sawah gagal panen karena air irigasi meluap dan tak mengalir ke lahan pertanian.
Warga menilai pemerintah lamban dan birokrasi terlalu rumit, padahal Dana Desa sebesar Rp200 juta disebut sudah tersedia.
Baca Juga:Ciamis Siapkan 265 Koperasi Merah Putih, Suntik Modal Rp3 hingga Rp5 MiliarSatpol PP Pastikan Video Tidak Senonoh di Stadion Pakansari Hoak, Konten Kreator Dilaporkan Polisi
“Ini bukan soal estetika, tapi soal perut dan keselamatan warga. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak,” kata Iman Taufik (42), tokoh warga Kampung Sukamulya, Senin (21/7/2025).
Menurutnya, jembatan itu juga merupakan akses utama bagi tiga RW dan kini hanya bisa dilalui lewat jembatan bambu buatan warga.
Alhasil lanjut dia, warga terpaksa memutar hingga lima kilometer jika tidak ingin mengambil risiko lewat jembatan darurat.
“Warga harus muter lima kilometer kalau nggak mau lewat jembatan bambu. Ini satu-satunya jalur hidup warga,” katanya.
Iman juga menyayangkan sikap pemerintah yang menurutnya lebih sigap menertibkan hal-hal non-esensial daripada menyelesaikan persoalan krusial seperti irigasi dan infrastruktur desa.
“Bangunan liar ditertibkan, tapi jembatan ambruk tak tersentuh. Ini bukan soal estetika, tapi soal ekonomi dan keselamatan,” tegasnya.
Meski memahami proses administrasi, warga menegaskan bahwa ini bukan lagi soal prosedur, melainkan soal nasib petani dan keselamatan pengguna jalan.
Baca Juga:Imam Samudra Dibekuk Polres Ciamis Usai Rampas Motor Ojol Penyandang DisabilitasManfaatkan Libur dan Sabotase CCTV, Begini Modus Pegawai Bobol Kas Bank BJB Soreang
“Ini bukan permintaan mewah. Ini soal perut dan nyawa. Jangan tunggu ada korban jiwa karena jembatan darurat roboh, baru pemerintah bergerak,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Padalarang, Karom, menyatakan bahwa perbaikan masih terkendala status kewenangan teknis, antara BBWS Citarum dan PUPR KBB.
Kendati demikian, Karom menegaskan, bahwa pemerintah desa mengaku siap menggeser anggaran lain untuk pembangunan ulang jembatan yang diperkirakan menelan biaya Rp800 juta.
“Intinya, Pemerintah desa siap menggeser anggaran lain, tapi tetap harus mengikuti prosedur dan izin resmi,” tandasnya. (Wit)