BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri untuk mencegah anak putus sekolah. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menilai kebijakan tersebut berpotensi merugikan keberlangsungan sekolah swasta dan menuntut solusi cepat berbasis data.
“Kami memahami semangat pencegahan anak putus sekolah, tapi jangan sampai kebijakan ini menjadi bumerang bagi sekolah swasta yang telah lama menjadi mitra strategis pemerintah,” tegas Ono, Minggu (13/7).
Menurutnya, penambahan rombel negeri secara masif berdampak serius pada sekolah swasta, terutama di wilayah urban dan semi-urban yang selama ini menopang sistem pendidikan menengah. “Ada dampak nyata: menurunnya jumlah murid, potensi PHK guru honorer, bahkan ancaman gulung tikar. Ini bukan sekadar ‘masalah teknis’,” tuturnya.
Kritik atas Respons Gubernur
Baca Juga:Tutup SD Negeri Putraco, Pemkot Bandung Dinilai Gegabah!Pemerintah Pulangkan Jenazah PMI Korban Kecelakaan Kerja di Korea Selatan dan Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan
Ono menyayangkan pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hanya menyebut “bisa kita cari jalan lain”. “Ini bukan soal mencari jalan lain. Ini soal nasib ekosistem pendidikan. Tidak elok seorang Gubernur menjawab normatif dalam isu yang berdampak sistemik dan menyentuh kehidupan pendidik swasta,” ujarnya.
Desak Penyusunan Big Data Sekolah
DPRD Jabar mendesak Pemprov segera menyusun dan membuka big data pendidikan, mencakup daya tampung sekolah negeri dan swasta per kecamatan, peta kebutuhan murid, zonasi, serta rekam jejak kinerja sekolah. “Jawa Barat harus memimpin dengan pendekatan berbasis data, bukan sekadar intuitif atau emosional,” tegas Ono.
Superman vs Superteam
Ono mengingatkan Gubernur agar tidak terjebak pada gaya kepemimpinan “Superman” yang serba bisa.“Bangunlah Superteam. Dunia pendidikan bukan panggung aksi tunggal, melainkan kerja kolaboratif yang melibatkan pemda, DPRD, sekolah negeri dan swasta, serta masyarakat,” katanya.
Solusi Cepat
DPRD Jabar mengusulkan moratorium penambahan rombel negeri di zona dengan kapasitas swasta yang masih memadai, menyediakan subsidi afirmasi untuk murid miskin di sekolah swasta, dan menggelar dialog terbuka dengan asosiasi sekolah tersebut. “Jadikan sekolah swasta mitra resmi dalam program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS),” ungkap Ono.
Ono menegaskan DPRD Jawa Barat akan terus mengawal kebijakan pendidikan agar berkeadilan, proporsional, dan tidak diskriminatif. “Semangat memajukan pendidikan harus diiringi kehati-hatian, empati, dan ketepatan arah kebijakan,” tandasnya. (bbs)