JABAR EKSPRES – Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa turut merespon terkait realisasi pendapatan dan belanja Pemprov Jabar. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi peringatan dini.
Buky menguraikan, soal serapan anggaran itu bisa dilihat dari beberapa sisi. “Satu sisi bisa dinilai wajar, karena fluktuasi fiskal. Bisa naik turun,” katanya.
Namun, lanjut Buky, sisi lainnya bisa dinilai dengan situasi serius. “Ini bisa menjadi peringatan dini bagi Pemerintah Daerah. Perlu menjaga kestabilan pendapatan dan belanja,” cetusnya.
Baca Juga:Ketika Cireundeu Santai saat Harga Beras Naik, Singkong Justru Jadi Pelopor Ketahanan Pangan LokalJasad Pelajar Korban Tenggelam di Muara Cijolang Ditemukan di Hari Ketiga
Buky menambahkan, kondisi itu bisa menjadi peringatan agar Pemerintah Daerah harus hati-hati. “Kami akan mengawasi lebih terkait serapan anggaran, itu dalam kapasitas kami menjalankan fungsi pengawasan,” sambungnya.
Serapan anggaran Pemprov Jabar itu mencuat karena mendapat sentilan dari Mendagri Tito Karnavian. Realisasi pendapatan dan belanja Jabar kalah peringkat dengan NTB dan DIY. Padahal biasanya teratas.
Sementara itu, Sekda Jabar mengungkapkan bahwa kondisi itu masih bagus. Karena ada di atas nasional. Realisasi belanja Jabar ada di angka 38,79 persen.
“Berarti itu bagus dong. Berada di atas rata-rata nasional. Nasional hanya 31,81 persen,” katanya.
Herman mengakui memang secara peringkat dibanding Provinsi lain Jabar kalah. “Hanya saja memang secara peringkat bulan ini DIY dan NTB lebih baik. Tapi kan gak terlalu jauh. Kita ketiga nasional,” cetusnya.
Menurutnya, narasi pendapat anjlok juga tidak benar. Realisasi pendapatan Jabar saat ini juga di atas Nasional, yakni 44,72 persen, sedangkan nasional ada di angka 43,62 persen.
“Hanya saja peringkat memang di 12 dari 38 provinsi,” kata dia.
Di sisi lain, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal Jabar tidak sebanding dengan DIY maupun NTB. Kapasitas APBD Jabar di 2025 ini tembus Rp 31 triliun.
Baca Juga:Inovasi ‘Jemput Asa’ Permudah Akses Layanan Pengadilan Agama CibinongOperasi Patuh Lodaya di Bogor, Polisi Sasar Pengendara yang Tak Pakai Helm
Sementara data Kemenkeu mencatat, postur pendapatan daerah NTB ada di angka Rp 6,3 triliun. Sedangkan DIY postur pendapatannya Rp 5,025 triliun.
“Buat apa juga kalau belanjanya perjalanan dinas, buat apa kalau belanja seminar-seminar,” ujarnya.(son)