JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendapat arahan khusus dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk tancap gas dalam menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah.
Program strategis ini merupakan inisiatif Pemerintah Pusat yang ditujukan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah layak huni.
“Sekda Jabar dan Bank BJB jadi petarung. Petarung agar rakyat kecil memiliki rumah layak huni,” tegas pria yang akrab disapa Ara itu.
Baca Juga:Bus Listrik Tegar Beriman Siap Nambah, Rute Baru Masih DirahasiakanBaru Dibayar Rp28 Miliar dari Rp432 Miliar, Sonia Sugian Desak Transparansi Proyek Tol Cisumdawu
Ara menegaskan, Jawa Barat mendapat porsi target cukup besar dalam program ini, yakni sekitar 90 ribu unit rumah, atau setara dengan 25 persen dari target nasional.
“Bank BJB juga perlu ambil peran serius. Yakni memfasilitasi langsung 10-20 ribu unit,” bebernya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menyatakan kesiapannya untuk menyukseskan arahan tersebut.
Ia mengatakan, pihaknya akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengejar target tersebut.
“Kami diminta kerja keras untuk percepat KPR FLPP. Kalau komitmen Pak Gubernur sudah jelas. Pasti berpihak pada rakyat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Bank BJB, Yusuf Saadudin, menyebutkan bahwa hingga Juli 2025, tercatat sudah ada 3.783 akad kredit yang terealisasi melalui skema KPR Sejahtera FLPP di Bank BJB. Rinciannya, 2.243 unit melalui Bank BJB konvensional dan 1.540 unit melalui Bank BJB Syariah.
Jumlah tersebut terus digenjot. Misalnya, dalam perhelatan Piala Presiden pada Minggu (13/7), dilaksanakan penyerahan simbolis kepada 100 penerima manfaat program perumahan ini.
Baca Juga:Warga Terdampak Tol Cisumdawu Tuntut Keadilan, Tanah Rp432 Miliar Belum Sepenuhnya DibayarDuduk di Kursi Terdakwa, Ketua DPRD Banjar Disebut Korupsi Tunjangan Dewan
Para penerima ini berasal dari 9 wilayah layanan Bank BJB. “Seperti Soreang, Majalaya, Jatinangor, Buah Batu, Sumedang, Padalarang, Sumbersari, dan Garut,” bebernya.
Mereka datang dari berbagai profesi, seperti guru, ASN, pekerja pabrik, hingga pelaku usaha kecil, dengan kesamaan status sebagai MBR.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menambahkan, Provinsi Jawa Barat masih menempati peringkat tertinggi secara nasional dalam hal penyaluran KPR FLPP, yaitu sebanyak 29.856 unit rumah subsidi. Total nilai pembiayaan sebesar Rp3,738 triliun.
“Target program 3 juta rumah subsidi di Jabar Besar. Ada target pembangunan 350 ribu unit pada 2025. Dan 25 persennya di Jabar,” cetusnya. (son)