JABAR EKSPRES – Rencana perluasan wilayah Kota Cimahi yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuai reaksi keras dari sejumlah aktivis lokal.
Alih-alih mendukung, mereka justru mendorong pembentukan daerah otonom baru, yakni Kota Lembang.
Ketua Komite Pemekaran Kawasan Bandung Utara (KPKBU) Kota Lembang, Agung Darsono menilai wacana perluasan Kota Cimahi sebagai ide lama yang tak relevan dan menyarankan agar perhatian dialihkan pada pembentukan Kota Lembang.
Baca Juga:Tes Terstandar Jabar Tuai Kritik, Pakar UPI dan Ombudsman Angkat BicaraDiskominfotik KBB Salurkan Bantuan untuk Lansia di Tiga Desa Sindangkerta
“(Kota Cimahi) harus tahu diri. Ini bukan negara kerajaan yang bisa seenaknya mengubah status wilayah,” kata Agung saat ditemui di Ngamprah, Senin (7/7/2025).
Ia menjelaskan, pembentukan KBB sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung adalah preseden penting yang harus dihormati. Setiap perubahan wilayah, termasuk perluasan, harus melalui proses hukum dan administratif yang ketat.
“Kalaupun Cimahi mau memperluas wilayah, ada aturan dan Undang-Undangnya. Tidak bisa sembarangan. Harus melalui proses panjang,” ujarnya.
Yang paling relevan menurut Agung, Kota Cimahi lebih baik gabung ke Lembang sebagai daerah otonom baru. Mengingat dari sisi peraturan menurutnya Cimahi terdegradasi.
“Cimahi hanya punya tiga kecamatan. Lebih baik gabung dengan Lembang untuk membentuk daerah baru,” ujarnya.
Pernyataan senada disampaikan Suherman, Ketua Forum Bandung Utara (Forbat). Ia menilai Cimahi lebih tepat dilebur menjadi bagian dari Kota Lembang daripada melakukan ekspansi ke wilayah KBB.
“Kalau perluasan wilayah, bukan Cimahi yang mengambil. Justru Cimahi sebaiknya gabung ke Lembang dan jadi daerah otonom baru. Jadi tidak perlu ada pemekaran kabupaten lagi,” kata Suherman.
Baca Juga:Legislator PPP Respons Wacana Penambahan Rombel, Pertajam DisparitasMemanas! Konflik Bandung Zoo Berujung Laporan Polisi, Kubu Lama Dituding Rusak Fasilitas
Ia bahkan menilai Cimahi sudah tidak layak lagi memperluas wilayah, mengingat sejarahnya yang hanya berangkat dari status kota administratif.
“Kalau tidak mampu memperluas wilayah sesuai aturan, ya sebaiknya statusnya didegradasi saja,” ujarnya.
Suherman juga mengkritik Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya mendukung perluasan wilayah Cimahi dengan mengambil sebagian wilayah perbatasan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan KBB.
Ia meminta Gubernur memahami betul konteks sejarah dan sensitivitas wilayah. “Gubernur jangan asal bicara. Harus paham sejarah wilayah Cimahi dan kawasan sekitarnya,” tambahnya.