JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menggandeng Kabupaten Bandung Barat (KBB) dalam upaya memperkuat kerja sama lintas wilayah.
Lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung kemarin, dua wilayah bertetangga ini sepakat berkolaborasi di berbagai sektor strategis, mulai dari pengendalian inflasi hingga penataan tapal batas yang selama ini menimbulkan masalah administratif.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyebutkan kerja sama ini dibangun atas dasar saling melengkapi kebutuhan masing-masing daerah.
Baca Juga:Banyak Warga Masih Bingung Urus Pajak, Samsat Cimahi Andalkan Media Sosial hingga Jemput BolaDishub Bandung Barat Siapkan Aplikasi Ladang untuk Aduan Kerusakan Jalan
“Bandung Barat memiliki apa yang dibutuhkan Cimahi, dan sebaliknya, Cimahi pun bisa memberikan kontribusi,” ujarnya saat ditemui di kawasan Techno Park, Cimahi Selatan, Jumat (4/7/2025).
Menurut Ngatiyana, keterbatasan lahan di Kota Cimahi, terutama di sektor pertanian, membuat kerja sama lintas batas menjadi keniscayaan.
Salah satu bentuk kolaborasi yang didorong ialah kerja sama pengendalian harga bahan pokok dan sektor logistik, yang dianggap krusial untuk menahan laju inflasi.
“Karena keterbatasan lahan di Kota Cimahi, khususnya di bidang pertanian, maka kita bisa berkolaborasi dengan Bandung Barat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa inflasi di sektor sembako dan logistik tidak bisa diselesaikan oleh satu wilayah saja, melainkan memerlukan sinergi regional.
Namun, kerja sama ini tak hanya soal ekonomi. Ngatiyana menyoroti masalah pelik yang selama ini mengganggu penataan wilayah tapal batas yang tidak tegas.
Dia mengatakan bahwa hingga kini masih banyak batas wilayah yang tumpang tindih atau tidak jelas baik secara peta maupun di lapangan.
Baca Juga:DBD Mengintai Warga Bandung Barat: Satu Nyawa Melayang, Ratusan TerjangkitTegaskan Takkan Rekrut Pemain Naturalisasi, Bojan Hodak Ungkap Persib Sudah Full Skuad!
“Betul, salah satu alasan utama dari MoU ini adalah untuk melakukan penertiban terkait lintas batas wilayah,” ungkapnya.
Ia mencontohkan situasi di mana satu gang kecil memiliki posisi ‘ambivalen’ dapurnya masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat, tapi bagian depannya justru masuk Kota Cimahi.
Tak hanya itu, ada pula warga yang tinggal secara fisik di Bandung Barat, tapi ber-KTP Cimahi. Akibatnya, urusan administrasi pun kerap bercampur.
“Itu juga menjadi fokus dalam kerja sama ini agar semua bisa tertata dengan rapi,” bebernya.
Ngatiyana menyebut respons dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas kerja sama ini sangat positif. Penandatanganan nota kesepahaman pun berlangsung mulus.