JABAR EKSPRES – Pendaftar dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMAN 1 Kota Bandung (Smansa Bandung) membeludak. Meskipun di tengah gempuran isu sengketa lahan.
Ketua Panitia SPMB Smansa Bandung R. Lies Retmana menguraikan, data per Senin (16/6) pukul 20.00 tercatat total pendaftar pada SPMB tahap 1 di sekolahnya ada 472 siswa. Jumlah itu tentu telah melampaui total kuota yang ada. Meskipun memang jika dirincikan ada beberapa jalur yang masih belum terpenuhi.
“Kalau dirinci, ada jalur yang melebihi kuota dan ada yang kurang,” cetusnya, Selasa (17/6).
Baca Juga:Pemutihan Pajak Tinggal Hitungan Hari, Tim Motor Samsat Banjar Sisir PelosokAkses Masih Sulit, DPRD KBB Desak Percepatan Pembangunan Jembatan di Waduk Saguling
Lies merincikan, di tahap 1 ini total kuota adalah 277 siswa. Untuk jalur domisili kuotanya adalah 139 siswa, tapi pendaftar adalah 355 siswa. Lalu jalur KETM kuotanya 99 siswa, dengan pendaftar 88 siswa. Jalur PDBK dengan kuota 19 siswa pendaftarnya ada 7 siswa. Jalur pindah tugas kuota 8 siswa pendaftarnya 4 siswa. Dan jalur anak guru kuotanya 12 siswa pendaftarnya 18 siswa.
Data ini sekaligus bukti menepis kekhawatiran masyarakat terhadap perkembangan isu yang menyelimuti sekolah di Jalan Ir. H. Juanda itu. Di lain kesempatan, Lies juga mengakui bahwa kasus sengketa itu memang menyelimuti pelaksanaan SPMB di sekolahnya. Beberapa wali murid juga banyak yang mempertanyakan perihal tersebut saat ingin mendaftarkan anaknya.
Tapi, pihak sekolah juga sudah ancang-ancang untuk antisipasi. “Kami sudah sampaikan penjelasan melalui media sosial. Termasuk bagi wali murid yang datang. Jadi tidak perlu khawatir,” bebernya.
Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPMB tahap pertama secara umum berjalan lancar. Walau memang sempat terkendala sistem. “Kami juga sudah cek ke beberapa lokasi. Lalu hari kedua juga ada kendala aplikasi. Ada yang harus disingkronisasi. Namun sorenya sudah bisa dan lancar sampai sekarang,” terangnya, Senin (16/6) petang.
Herman juga mengingatkan agar para pejabat ataupun ASN tidak melakukan intervensi apapun ke sekolah terkait SPMB. Komiten itu juga telah dibangun sejak sebelum dimulainya SPMB. “Kalau ada pejabat atau ASN yang terindikasi intervensi akan ditindaklanjuti. Jika terbukti melanggar bisa disanksi,” tegasnya.
Di sisi lain, sengketa lahan Smansa Bandung itu juga masih bergulir. Kini tengah naik ke tahap banding. Pengajuan telah dilakukan oleh tim hukum.(son)