JABAR EKSPRES – Penyaluran bantuan sosial (bansos) periode akhir tahun ini akan mulai menggunakan sistem digital. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Kamis (12/6).
“Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program bansos,” kata Luhut dikutip Jumat (13/6/2025).
Menurutnya, penyaluran bansos melalui layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech) itu merupakan bagian dari upaya disiplin fiskal pemerintah.
Baca Juga:Bupati : Raja Ampat Prioritaskan Pariwisata Bukan Pertambangan!Wujudkan Inovasi di Sektor Air Baku, Dedie Rachim Terima Penghargaan dari PERPAMSI
Penyaluran bansos melalui layanan digital ini juga merupakan upaya pemerintah melakukan efisiensi belanja sembari meningkatkan pendapatan produktif.
Dengan menerapkan digitalisasi pada layanan pemerintahan, diharapkan dapat mendukung kinerja fiskal yang lebih disiplin.
“Itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto mendorong untuk bergerak cepat dengan teknologi. Presiden menargetkan peluncuran GovTech ini pada Agustus mendatang,” ujar Luhut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah meluncurkan e-katalog yang telah menjangkau 90 persen pengadaan pemerintah. Dia meyakini langkah ini mendorong penghematan hingga 30-40 persen.
Selain e-katalog, pemerintah juga memiliki Simbara, yakni sistem informasi yang ditujukan untuk sektor mineral dan batu bara.
Di samping itu, Luhut menyebut implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program perlindungan sosial (perlinsos), diproyeksikan bisa menghemat anggaran hingga Rp17 triliun per tahun.
Hasil perhitungan itu diperoleh dari Rapat Koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Baca Juga:Waspadai Praktik Titip-Menitip, Disdik KBB Imbau Orang Tua Tempuh SPMB 2025 Sesuai MekanismeViral Aksi Pria Lakukan Onani di Area Stadion Pakansari, Polisi: Masih Diselidiki!
Rapat meninjau penerapan DPI yang dimulai dengan digitalisasi pada program perlinsos di Indonesia.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi GovTech Indonesia, yang merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2025.
Luhut menekankan bahwa sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Namun, efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” tambah Luhut.