JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana akan melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan Lembang.
Langkah ini diambil sebagai respons atas banjir dan longsor yang kerap terjadi setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.
Banjir yang melanda wilayah Lembang beberapa waktu lalu, termasuk di Jalan Maribaya dan Desa Cikahuripan, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa.
Baca Juga:Kaulinan Baheula Jadi Magnet Edukasi di Kube Eduwisata Bandung BaratTanggapi Putusan MK Wajibkan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Biaya, Begini Kata Disdik Cirebon!
Seorang pengendara motor terseret arus sejauh 30 meter, sementara seorang lansia bernama Endang dilaporkan hilang akibat banjir bandang.
Selain itu, bencana banjir itu juga diduga disebabkan oleh menyusutnya resapan air di wilayah hulu dan buruknya peta saluran air sehingga arus air meluap dan membanjiri badan jalan hingga permukiman warga.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah Bandung Barat, Ade Zakir mengaku telah melakukan survei awal bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) KBB.
“Pemahaman awal konsep drainasenya sudah didiskusikan dari awal, tinggal pendalaman secara teknis,” ujar Ade saat dikonfirmasi, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, buruknya tata saluran air dan menyusutnya daerah resapan di kawasan hulu menjadi penyebab utama banjir yang sering melanda Lembang.
Namun, ia menegaskan bahwa perbaikan drainase saja tidak cukup jika masih ada bangunan yang menghambat aliran air.
“Karena ternyata tidak cukup menyelesaikan drainasenya. Ada beberapa yang dilakukan, mungkin yang pemanfaatan di atas drainase juga harus ada penertiban,” tegasnya.
Baca Juga:Sindikat Antarprovinsi Pembobol Toko Kelontong Dibekuk, Beraksi Secara TerorganisirKuasa Hukum Pertanyakan Ketidakhadiran Ridwan Kamil, Sidang Gugatan Lisa Mariana Lanjut ke Tahap Mediasi
Ia menambahkan, langkah penertiban bangunan ini akan didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak.
Pemkab Bandung Barat akan lebih dulu memetakan jalur air dari hulu hingga kr hilir, begitupun secara teknis akan diinventarisir ada berapa banyak bangunan yang saat ini berada di atas saluran air.
“Itu tentu juga perlu sosialisasi ke masyarakat jangan sampai terjadi hambatan-hambatan,” jelas Ade.