JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan Bupati Bandung Barat untuk segera mengevaluasi tata ruang sebagai respons terhadap banjir yang berulang di wilayah Lembang.
Pria yang akrab disapa KDM itu mengaku pihaknya telah menangkap sejumlah penyebab banjir di wilayah itu. “Satu memang daerah hulunya rusak. Sudah tau lah hutannya sudah tidak ada,” terangnya, Senin (26/5) malam.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dari tingkat Provinsi telah ada komitmen serius terhadap alam. Yakni ada larangan terkait alih fungsi lahan.
Baca Juga:PPDB Resmi Diganti, SPBM Jadi Sistem Baru Penerimaan Siswa di Kota BandungMinim Edukasi, Perluasan Peran SKPD Jadi Solusi Atasi Krisis Kesadaran Lingkungan di Cimahi
Karena itu, kepala daerah mestinya segera membuat aturan turunan dan evaluasi tata ruang. “Kalau ada yang melanggar (Tempat Wisata.red) ya dibongkar. Saya sudah bilang. Bupati segera evaluasi tata ruang,” bebernya.
Rencananya pada November nanti Pemprov juga bakal membuat gerakan reboisasi. Yakni menanami kembali hutan – hutan gundul di kawasan Bandung Utara itu dengan bambu.
Kemudian masalah berikutnya adalah persoalan drainase. Itu juga hasil analisis tim Dinas PU dan Perkim yang turun ke lokasi. “Perintah kami drainase bongkar,” urainya.
KDM juga menegaskan, pihaknya juga bakal membuat proyek jangka panjang untuk penanggulangan banjir. Salah satunya pembangunan drainase dari Kota Bandung ke Karawang.
“Jadi jalan provinsi itu akan dibangun drainase. Jangan lagi bangun jalan sebelum bangun drainase,” tuturnya.
Ia berharap berbagai solusi itu bisa menuntaskan masalah banjir. Utamanya untuk wilayah Lembang. Yang jelas komitmen untuk menjaga alih fungsi lahan perlu disepakati bersama.(son)