JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto menerima penghargaan pada ajang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards 2025 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan bergengsi itu diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Jakarta, Jumat (23/5).
Pemkab Bogor berturut-turut meraih SPM Awards, setelah pada tahun 2024 juga dinobatkan sebagai kabupaten terbaik dalam penerapan SPM di Indonesia.
Baca Juga:Tenaga Listik hingga Teras Sering Jadi Solusi Tangani Sampah di TPA GalugaBanjir dan Longsor Terjang Lembang, Satu Warga Hilang Terseret Arus Deras
Bupati Rudy mengatakan, penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia pun mengapresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pemerintahannya atas pencapaian ini.
“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bogor,” ujarnya.
Rudy menilai, Ini bukan sekadar prestasi, tapi amanah untuk terus memperbaiki diri dan sistem pelayanan di Kabupaten Bogor.
Dia juga menegaskan, bahwa pelayanan publik bukan sekadar tugas birokrasi, tetapi bagian dari upaya bersama membangun Indonesia dari daerah.
“Kita harus sadar diri bahwa kita adalah pelayan masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, kita ikut membangun bangsa ini,” ucapnya.
Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya penerapan SPM sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah rakyat.
Baca Juga:Napas Reaktivasi Literasi, Usai Microlibrary Bima Kembali DibukaDikira Boneka! Penemuan Jasad Bayi Gegerkan Warga Cipageran
Ia menyebut, bahwa SPM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau SPM tidak dijalankan, maka kontrak sosial rakyat dengan pemerintah bisa dianggap putus,” kata Tito.
Selain itu, Tito juga menyoroti enam sektor utama dalam pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, perumahan layak, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan sosial.
Kendati demikian, Tito mendorong daerah untuk membangun sistem darurat terpadu seperti layanan 911 di Amerika Serikat.
“Kita butuh sistem panggilan darurat nasional. Saat ada serangan jantung, kebakaran, atau ancaman di jalan, masyarakat harus tahu harus hubungi siapa,” pungkasnya.