JABAR EKSPRES – Bazar murah jadi jawaban Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung guna menjaga stabilitas harga dan jaminan ketersedian pangan bagi warga Kota Kembang. Wali Kota Bandung, Erwin mengungkapkan, hal ini bentuk nyata pemerintah guna mengantisipasi gejolak harga yang kerap meningkat menjelang hari besar keagamaan.
“Program bazar murah bukan sekadar rutinitas, tapi langkah taktis. Untuk mencegah kepanikan masyarakat dalam membeli bahan pokok. Jangan sampai ada oknum yang menaikkan harga seenaknya atau melakukan penimbunan,” ujar Erwin saat memantau pelaksanaan bazar, di Lapangan Gasmin, Antapani, Kota Bandung, Rabu (21/5/2025).
Disisi lain, Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Ronny A. Nurudin menyatakan bazar murah tahun 2025 lebih masif dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2024 hanya digelar dua kali, tahun 2025 bazar dijadwalkan berlangsung setiap triwulan.
Baca Juga:Kinerja Positif, BPR Indramayu Jabar Genjot Dana Pihak KetigaTinggal Tunggu Peresmian, BPBD Kota Bandung Siap Beroperasi!
“Kita ingin memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga yang wajar. Selain itu, ini juga bagian dari upaya pemerintah menekan laju inflasi daerah. Jadi kegiatan ini bukan sekadar jualan, tetapi bentuk kolaborasi lintas sektor,” jelas Ronny.
Menurut Ronny, setiap kegiatan bazar murah disambut baik oleh masyarakat. Antusiasme warga meningkat setiap harinya. Harga komoditas seperti telur yang biasanya dijual Rp26.000 per kilogram, di bazar bisa didapat Rp20.000–25.000. Daging ayam, cabai, bawang merah dan putih pun mengalami penyesuaian harga yang signifikan dibanding harga di pasar tradisional.
Ronny mengungkapkan tak hanya soal harga, Pemkot Bandung juga memanfaatkan momentum bazar murah untuk memperkuat pemberdayaan pelaku UMKM. Bazar murah difungsikan sebagai ruang promosi produk lokal dan layanan konsultasi, seperti sertifikasi halal dan uji mutu, yang digelar di lokasi acara.
“Ini yang membedakan bazar murah yang kita selenggarakan. Bukan hanya tentang distribusi barang murah, tapi juga edukasi. Kita fasilitasi pelaku UMKM agar naik kelas, sekaligus melibatkan camat, lurah, RW, RT, bahkan media untuk menyosialisasikan kegiatan ini,” tambah Ronny.
Dari sisi pelaksanaan, Ronny menambahkan kegiatan bazar murah dirancang inklusif. Tidak ada pembatasan KTP atau domisili, warga dari luar kecamatan tetap bisa berbelanja. Konsep ini diharapkan dapat memperluas dampak program secara sosial dan ekonomi.